Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lebaran Idul Fitri, Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Rp30 Ribu Per Kilo
Ekonomi
10 jam yang lalu
Lebaran Idul Fitri, Harga Ayam Potong di Pekanbaru Naik Rp30 Ribu Per Kilo
2
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
Kesehatan
10 jam yang lalu
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
3
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
Politik
23 jam yang lalu
Rakyat Menjerit, Misharti Desak Jokowi Tarik Perpres 64/2020
4
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
5
Arus Mudik 2020, Hingga H+2 Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
Peristiwa
10 jam yang lalu
Arus Mudik 2020, Hingga H+2 Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
6
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Politik
9 jam yang lalu
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Disebut Komisi Penghambat Karir, Masinton: KPK Jangan Kepo!

Disebut Komisi Penghambat Karir, Masinton: KPK Jangan Kepo!
Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu. (GoNews.co)
Rabu, 16 Oktober 2019 17:15 WIB
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ikut berkomentar terkait pernyataan pimpinan KPK yang merasa tak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyusunan kabinet seperti halnya pada periode awal tahun 2014.

Terkait hal itu, Masinton meminta KPK tak perlu ingin banyak tahu soal penyusunan menteri kabinet menteri jilid II tersebut. Sebab, lanjut dia, persoalan menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Jokowi.

“Ya penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif presiden, prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun. Jadi KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh presiden,” kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut Masinton, Jokowi selaku presiden memiliki banyak instrumen untuk melakukan pelacakan terhadap rekam jejak para calon menterinya tanpa harus lagi melibatkan KPK.

"Jadi secara formal tidak ada masalah kalau presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," kata Masinton.

Ia kemudian juga menilai KPK tidak dilibatkan lantaran Jokowi telah belajar dari pengalaman saat tahun 2014 lalu di mana KPK ikut menelusuri para calon menteri. Namun belakangan diketahui sejumlah nama calon dicoret tanpa ada kejelasan lengkap dan tindaklanjut hingga saat ini terhadap nama-nama yang dicoret.

"Ya 2014 lalu iya beliau mengajak, kan pengalaman dari 2014 lalu juga beliau kemudian tidak mengajak. Harus menanyakan KPK secara formal kembali, dulu 2014 ada 8 (nama calon) yang distabilo merah oleh KPK. Delapan itu tidak jadi diangkat sebagai menteri. Dan kita tidak tahu proses penanganan perkaranya sampai sekarang 8 orang yang katanya bermasalah secara hukum itu,” kata Masinton.


“Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier."

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet di periode kedua Jokowi.

Laode hanya berharap Presiden RI Joko Widodo dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.

Laode mengatakan hingga saat ini belum ada permintaan kepada KPK untuk menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri tersebut.

"Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas, tidak tercela," ujar Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan."***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Suara.com
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww