Pemerintah Sarankan PSSI Patuhi FIFA Soal Tanggal Kongres

JAKARTA - Pernyataan pengamat sepak bola sekaligus pegiat antimafia bola Akmal Marhali yang meminta PSSI jaga integritas diamini oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Terkait tanggal Kongres pemilihan PSSI yang dimajukan ke 2 November 2019, idealnya harus komunikasi dulu dengan FIFA.

Awalnya, PSSI menetapkan kongres dilaksanakan 25 Januari 2020 dan telah disetujui FIFA. Namun, pada 27 Juli 2019, PSSI mengubah dan memajukan jadwal kongres menjadi 2 November 2019 dengan delegasi (voters) hasil kompetisi tahun 2018.

Terhadap rencana ini, FIFA memberikan respon negatif dan tetap merekomendasikan kongres dilaksanakan 25 Januari 2020. Namun, PSSI tetap bersikukuh dan memilih mengabaikan rekomendasi FIFA.

"Jika Kongres PSSI tetap dilaksanakan pada 2 November 2019, tidak hanya mengabaikan delegasi (voters) sejati hasil kompetisi 2019. Namun juga sebuah kesalahan moral dan integritas organisasi. PSSI membiarkan kelahiran kepengurusan baru yang cacat," kata Akmal.

Merespon hal ini, Seskemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaksan bahwa itu memang urusan internal PSSI. Tapi, FIFA yang telah memberikan koridor waktu hendaknya tak dilanggar dan dipegang.

Dia mencontohkan dengan sikap PSSI pada 2016 lalu. Saat itu hendak menggelar Kongres di Makassar, tapi pemerintah menyarankan di Yogyakarta.

"Kemudian Sekjen FIFA minta 10 November 2016 di Jakarta, dan itu terjadi tidak keluar dari jadwalnya," tutur Gatot.

Dia mengingatkan, kongres 2 November itu belum dapat persetujuan FIFA. Karena itu, kalau punya inisiatif PSSI hendaknya izin terlebih dulu ke otoritas sepak bola dunia tersebut.

"Lebih baik ikuti FIFA daripada hasil Kongres PSSI tidak diakui," ucapnya.

Karena itu, Gatot meminta PSSI segera meminta izin dan komunikasi dulu dengan FIFA. Kalau perlu, pemerintah juga siap menguatkan komunikasi ke FIFA.

"Daripada sudah keluar uang persiapan untuk 2 November, eh, terus FIFA beri teguran karena tak sesuai dengan arahan FIFA. Jadi ya, PSSI komunikasi dulu dengan FIFA aman atau tidak. Kami pemerintah siap bantu Komunikasi," tandasnya.***