Pernah Catat Janji Kampanye Jokowi-Maruf? Jika Tidak, 5 Agenda Kerja Pemerintah Ini Semoga Bisa jadi Pengganti

Pernah Catat Janji Kampanye Jokowi-Maruf? Jika Tidak, 5 Agenda Kerja Pemerintah Ini Semoga Bisa jadi Pengganti
Minggu, 20 Oktober 2019 19:18 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfikar
JAKARTA - Catatan soal janji-janji kampanye Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) bisa menjadi andalan bagi rakyat yang makin melek berdemokrasi. Catatan ini, penting untuk mengevaluasi kinerja dan pertangunggjawaban jabatan.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah usai digelar dan pemenangnya, pasangan Jokowi-Maruf dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya, telah sah sebagai Presiden-Wapres RI untuk masa jabatan 2019-2024, melalui prosesi pelantikan oleh MPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidato perdananya, Jokowi sebagai kepala negara mengungkapkan, ada lima agenda kerja pemerintah untuk bisa diselesaikan sepanjang 2019-2024. Nah, buat kalian rakyat Indonesia yang tidak tahu janji kampanye Jokowi-Maruf saat kampanye, lima poin agenda kerja ini bisa jadi acuan untuk evaluasi di masa mendatang.

Berikut ini 5 rencana kerja yang diucapkan Presiden Joko Widodo:

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita.

Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.

Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

       
        Loading...    
           
wwwwww