Indeks Pembangunan Kebudayaan Riau di Atas Angka Nasional

PEKANBARU - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Riau berada di angka 57,47 atau di atas IPK nasional yang hanya berkisar 53,74.

Data tersebut berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana dari data BPS itu juga, diketahui bahwa pencapaian tertinggi diperoleh dari dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan indeks 72,84. Diiikuti dengan dimensi 12 provinsi lain di Indonesia, Pendidikan 69,67. Sedangkan dimensi Ekonomi Budaya menempati posisi paling bawah dengan nilai 30,55.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan IPK itu dalam rangkaian Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) di Istora, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu.

Menurut Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Hilmar Farid, IPK merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan BPS.

Berdasarkan data BPS ada 13 Provinsi dengan nilai IPK di atas angka nasional yaitu, DI Yogyakarta (73,79), Bali (65,39), Jawa Tengah (60,05), Bengkulu (59,95), Nusa Tenggara Barat (59,92).

Lalu, Kepulauan Riau (58,83), Riau (57,47), Jawa Timur (56,66), Sulawesi Utara (56,02), DKI Jakarta (54,67), Bangka Belitung (54,37), Lampung (54,33), dan Kalimantan Selatan (53,79).

Kadis Kebudayaan Provinsi Riau, Raja Yoserizal Zen menjawab wartawan mengatakan, disiarkannya bahwa IPK diakui di atas angka nasional. Namun angka ini berpotensi naik apabila seluruh komponen yang berkaitkelindan di Kabupaten/Kota turut serta bersama-sama melalukan pembinaan terhadap potensi budaya di wilayah kerjanya.

"Selain itu penglibatan komunitas berikut pembinaannya juga menjadi indikator penting dalam meningkatkan IPK. In shaa Allah jika bersama-sama, hajat pemerintah akan tercapai. Apalagi Visi dan Misi Gubernur Riau menjadikan kebudayaan sebagai payung negeri dalam pelaksanaan pembangunan khsususnya pembangunan pariwisata," ucap Yose yang juga Plt Kadis Pariwisata Riau ini.

Seperti diketahui, tambah Yose, Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai negara- bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan tersebut tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Dikatakannya, khazanah kebudayaan bukan saja menunjukkan peradaban suatu bangsa, tapi juga dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan.

Sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi.

Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa.

"Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangannya," tutupnya. ***