Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
Olahraga
20 jam yang lalu
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
2
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
Pemerintahan
20 jam yang lalu
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
3
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
Hukum
20 jam yang lalu
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
4
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
Umum
20 jam yang lalu
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
5
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
Umum
20 jam yang lalu
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
6
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Umum
20 jam yang lalu
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PKS Minta Jokowi Tak Ingkar Janji

PKS Minta Jokowi Tak Ingkar Janji
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf. (Istimewa)
Senin, 21 Oktober 2019 20:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf berharap Presiden Jokowi penuhi targetnya menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita perbulan.

"Target Presiden Jokowi pada pidato nya kemarin (20/10) yakni menjadikan Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan kelas menengah dan menuju negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta perkapita perbulan sangat mulia,saya berharap Presiden dapat memenuhi targetnya bukan sekedar gimik belaka” ungkap Bukhori di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Selain itu, Anggota DPR daerah pemilihan Jateng 1 ini juga menyoroti aspek penegakan hukum yang menurutnya lolos dari jangkauan Presiden Jokowi padahal itu adalah hal yang fundamental.

"Aspek penegakan hukum tidak sama sekali disebutkan dalam Pidato Presiden Jokowi, padahal aspek penegakan hukum saat ini sangat penting dan fundamental karena berdasarkan pemantauan dan proyeksi masyarakat sipil," terangnya.

Lanjut dia, penegakan hukum saat ini telah dijadikan alat kriminalisasi, alat diskriminasi, alat untuk melanggar HAM dan merusak demokrasi.

Untuk itu, dirinya berharap Presiden Jokowi dapat memperbaikinya dan menciptakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan bukan tebang pilih dan tidak tumpul keatas namun tajam kebawah.

Lebih lanjut, Bukhori berharap di masa 100 hari kerjanya pada periode kedua ini Presiden Jokowi dapat menciptakan kehidupan yang harmoni ditengah masyarakat.

"Ditengah kegalauan aspek penegak hukum, sebaiknya Presiden dapat menciptakan kehidupan yang harmoni sebagai representasi Presiden rakyat Indonesia," demikian Bukhori.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/