Prabowo Calon Menhan, Sekjen PDIP: Kami Hormati Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA - Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu pemerintah di bidang pertahanan. PDIP menghormati keputusan Jokowi dalam penunjukan menteri.

"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan kami menghormati hak prerogatif itu karena memang presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan terhadap pergerakan kemajuan Indonesia Raya ke depan," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gado-Gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Hasto yakin Jokowi telah mempertimbangkan nama-nama untuk mengisi kabinet periode keduanya. Dia berharap menteri-menteri yang dipilih dapat membantu Jokowi di lima tahun pemerintahan ke depan.

"Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan dengan saksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," lanjutnya.

Terkait bergabungnya Gerindra dalam pemerintahan, Hasto yakin ketua umum partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin juga akan menghormati keputusan tersebut. Menurutnya, Jokowi mengedepankan semangat gotong royong dalam menyusun kabinet.

"Kalau kita lihat dari pernyataan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja mereka menghormati terhadap hak prerogatif dari presiden dan juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh presiden ketika memutuskan untuk memperluas Indonesia Kerja. Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," kata Hasto.

Diketahui, Prabowo bersama Waketum Gerindra Edhy Prabowo datang ke Istana karena diundang Jokowi. Usai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk membantunya di bidang pertahanan.

"Saya diizinkan menyampaikan, saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).***