Tim Percepatan Pembangunan Kampar Bahas Jalur Interpretasi di Kampar Kiri Hulu

BANGKINANG - Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, M.Si yang juga Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kampar memimpin rapat evaluasi kegiatan prioritas tahun 2019 dan rencana monitoring kegiatan tahun 2019 yang digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (23/10/19).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Drs. Muhammad, M.Si, Staf Ahli Bupati Kampar H. Suhermi, ST, MT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepala Dinas PMD Febrinaldi Tri Darmawan, Kepala BPKAD Edwar, SE, Kepala Dinas PMPTSP Hambali, SE, MH, anggota Tim Percepatan, Camat, Kepala Desa dan OPD terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Kampar.

Beberapa agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yakni, evaluasi kegiatan prioritas tahun 2019 diantaranya jalur interpretasi di Kampar Kiri Hulu, Pembangunan Jalan Poro-Sei Jernih, ICS, Pasar Tambang dan Pembangunan Jembatan Rumbio.

Kemudian juga dibahas perihal penyiapan proposal usulan kegiatan prioritas 2020-2022 yang sumber dana APBN dan APBD Provinsi Riau Diantaranya perencanaan penataan taman kota, perencanaan panataan kawasan BRS, perencanaan turap sungai, perencanaan pelebaran Jalan Prof. M. Yamin. Lanjutan dua jalur jalan nasional Kualu-Batas Kota Bangkinang, perencanaan jalan strategis kabupaten dan selanjutnya pembahasan rencana monitoring kegiatan strategis tahun 2019.

Rapat berjalan lancar dan terarah. Banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh peserta rapat. Peserta rapat sepakat bagaimana agenda pembangunan prioritas ini bisa berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana. Mereka sepakat untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditemukan dilapangan terkait pelaksanaan agenda pembangunan tersebut.

Dalam rapat terungkap bahwa untuk perencanaan Taman Kota Bangkinang diminta kepada Dinas Perkim Kabupaten Kampar merencanakannya dan jika diperlukan untuk percepatan dipersilakan menggunakan tenaga konsultan individual penataan kota sesuai aturan.

“Program kegiatan untuk perencanaan tersebut silakan masukkan kedalam KUA-PPAS 2020 yang sedang disusun di Bappeda oleh masing-masing Dinas dan setiap OPD agar memprioritaskan yang sudah menjadi program prioriotas daerah sesuai RKPD dan RPJMD dan dimasukkan dalam Renja OPD masing-masing,” jelas Azwan.

Untuk perencanan pembangunan Taman Kota disarankan mengambil contoh seperti taman kota dan alun alun Kota Surabaya dan Kota Bandung. Taman Kota Bangkinang nantinya berfungsi sebagai taman kota, alun alun dan Ikon. Tiap-tiap RTH (ruang terbuka hijau) memiliki tema seperti tempat joging, alun-alun dan lain-lainnya.

Staf Ahli Suhermi menyampaikan bahwa untuk kawasan RTH sesuai dengan undang-undang luas RTH minimal 20 % dari luas Kota. Dinas Perkim diminta agar menyiapkan dokumen perencanaan kota berupa dokumen RTRW RDTR yang menjadi dasar untuk perencanaan RTH Kota Bangkinang.

Kepala Dinas PMPTSP Hambali menambahkan bahwa Kabupaten Kampar adalah daerah transit. Untuk itu perlu ditingkatkan fasilitas-fasilitas seperti kuliner dan taman Kota (rest area).

Terkait Pasar Tambang, terungkap bahwa kios sebagian besar sudah ditempati, sedangkan kios yang belum ditempati menunggu kesepakatan dengan pemilik bangungan awal apakah tetap mereka sendiri yang menempati atau disewakan kepada pihak lain. Untuk sisa pekerjaan yang belum dibayarkan diharapkan berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Kampar sesuai aturan.

Kemudian mengenai pembanguan jembatan Rumbio, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM hanya membantu pengosongan bangunan kios dan los. Untuk pembongkaran difollowup oleh Dinas PUPR dengan membentuk tim pembebasan.

Kades Rumbio menanggapi, bahwa kios sudah kosong namun belum dibongkar karena masih menunggu tim penilai dari tim, terkait nilai bongkar kios. “Kontraktor sudah mulai bekerja,” jelasnya.

Ketua Tim Percepatan, Azwan menyampaikan bahwa terkait pembangunan jembatan Rumbio ini, tim yang telah ditunjuk yakni, PUPR, Dinas Perdagangan, Inspektorat dan BPKAD untuk langsung turun hari ini (Rabu), menilai bongkaran kios untuk selanjutnya dilelang agar dimasukkan ke kas daerah.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai Integrated Cold Storage (ICS) atau fasilitas pendinginan ikan terintegrasi yang terletak di Kecamatan Kampa. Kemudian juga dibahas mengenai pembangunan jalur interpretasi yang menghubungkan 9 (sembilan) desa di Kampar Kiri Hulu serta pembahasn agenda pembangunan prioritas lainnya. ***