Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
19 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
19 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
3
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
20 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
20 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
19 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Nasir Djamil Minta Radikalisme Tidak Dijadikan Pengalihan Sejumlah Isu

Nasir Djamil Minta Radikalisme Tidak Dijadikan Pengalihan Sejumlah Isu
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil. (Istimewa)
Selasa, 29 Oktober 2019 08:42 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin agar tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan sehingga menghilangkan sejumlah isu yang krusial dan harus mendapat perhatian.

Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Nasir, dirinya tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadikan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.

"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2019).

Dikatakannya, justru dirinya kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.

"Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” terangnya.

Dikatakanya, saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.

Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.

"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” pungkasnya.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/