Komisi XI DPR Dukung Penuh Agenda Pemindahan Ibu Kota Negara

JAKARTA - Komisi bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintahan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.

"Karena itu sudah keputusan pemerintah, Komisi XI akan memberikan dukungan sepenuhnya Sehingga nanti bisa terlaksana sesuai dengan yang dicanangkan oleh Presiden, (terkait, red) biaya dan lainnya," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto di Gedun Nusantara, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Hal ini selaras dengan dukungan Komisi XI terhadap target pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan dalam APBN 2020.

Mengutip dokumen Bapennas, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan berdampak peningkatan GDP Nasional sebanyak +0.1%, dan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan karena perekonomian terdisverifikasi ke sektor yang lebih padat karya.

Pemindahan IKN juga akan mendorong perdagangan antar wilayah-Ibu Kota baru dengan Provinsi sekitarnya. Sebanyak 50% wilayah di Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan.

Pemindahan Ibu Kota Baru dari APBN, dipatok sebesar 19,2% dari dua skenario nilai total biaya yakni Rp 466 triliun dan Rp 323 triliun. Sisanya, menjadi jatah BUMN, KPBU dan Swasta.

Dana APBN itu diperuntukkan untuk membangun Istana Negara, Bangunan Strategis TNI/Polri, Rumah Dinas (ASN dan TNI/Polri), Sarana Pendidikan (SD, SMP, SMA), Ruang Terbuka Hijau senilai Rp 4 triliun dan Pengadaan Lahan senilai Rp 8 triliun.***