Minta Airlangga Fokus Jadi Menteri, Kader Golkar: Gak Usah Maju Caketum Lagi

JAKARTA - Airlangga Hartato diminta fokus menjalani amanah Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perekonomian, tidak maju sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munas Desember 2019.

Hal ini diungkapkan Anggota DPR Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua Korbid Partai Golkar Darul Siska kepada wartawan, Kamis (7/11/2019) di Jakarta.

Desakan ini kata dia, bukan hanya keluar dari dirinya semata, namun juga disuarakan hampir seluruh kader di pusat dan daerah yang meminta Airlangga Hartarto agar fokus sebagai menteri.

"Kalau Pak Airlangga sukses sebagai Menteri Perekonomian, tentu akan menjadi legasi atau penegasan bagi beliau untuk didukung sebagai calon Presiden 2024, karena beliau akan dianggap sebagai kader terbaik,” kata Darul.

Menurutnya ketua umum tidak ada jaminan bakal didukung sebagai calon presiden, melainkan adalah kader yang terbai yang akan didukung. "Pak Airlangga fokus saja membantuk Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi, karena tidak akan fokus mengurus partai," katanya.

Darul menilai, Ketua MPR Bambang Soestyo (Bamsoet) lebih memiliki banyak waktu untuk mengurus Golkar, ketimbang Airlangga. Apalagi sekarang pimpinan MPR ada 10 orang, sehingga Bamsoet bisa berbagi pekerjaan dengan 9 orang wakilnya.

"Yang leluasa mengurus partai di parlemen, bukan diluar parlemen. Dengan jabatan sebagai Ketua MPR, Bamsoet juga tidak perlu mundur, karena dia punya 9 wakil untuk berbagai tugas," ujarnya.

Anggota DPR asal Sumatera Barat ini menilai, setiap kader memiliki hak untuk dicalonkan seperti halnya, Airlangga dan Bamsoet. Namun, hingga kini ada dua calon yang kuat, yakni Bamsoet dan Airlangga.

"Tidak ada larangan Bamsoet untuk maju, jamannya Setyo Novanto saja ada 8 calon, baik-baik saja tidak pecah. Yang jadi masalah itu dibumbu-bumbuin akan dipecat dan di PLT-kan," katanya.

Darul menegaskan, Rapat Pleno DPP Golkar suudah memutuskan tidak ada pemecatan atau mem-PLT-kan pengurus daerah yang berseberangan dalam mencalonkan ketua umum.

"Golkar itu, bukan organisasi militer, tapi organisasi kader. Dan kalau ada kesepakatan antara Airlangga dan Bamsoet itu juga tidak bisa dijadikan dasar, karena yang menentukan semua kader, apalagi tidak ada hitam putihnya, hanya colling down sajja.  Tapi sekalai lagi yang menentukan itu kader, bukan Bamsoet atau Airlangga," pungkasnya.***