Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
Peristiwa
24 jam yang lalu
H+3 Lebaran saat Pandemi Covid-19, Aktivitas Warga Depok Mulai Normal
2
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
Kesehatan
22 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
3
Perlindungan ABK Perikanan Lemah, KLC Desak Pemerintah Lakukan Ini...
Umum
1 jam yang lalu
Perlindungan ABK Perikanan Lemah, KLC Desak Pemerintah Lakukan Ini...
4
Satgas Covid-19 DPR Tegaskan Pentingnya Satu Panduan Protokol Kesehatan Masuki 'New Normal'
DPR RI
20 menit yang lalu
Satgas Covid-19 DPR Tegaskan Pentingnya Satu Panduan Protokol Kesehatan Masuki New Normal
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Suket Turut Sebabkan Pergeseran Suara, Dukcapil Ditanya soal E-KTP

Suket Turut Sebabkan Pergeseran Suara, Dukcapil Ditanya soal E-KTP
Anggota Komisi II DPR RI, Hugua.(Istimewa)
Senin, 11 November 2019 16:33 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, mempertanyakan soal kesanggupan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menerbitkan E-KTP bagi warga. Pasalnya, pernah ditemukan bahwa Suket (Surat Keterangan) pengganti sementara E-KTP, menjadi asal-usul pergeseran suara dalam pemilu.

"Pak ini (persoalan, red) KTP elektronik ini sampai kapan, Pak? Apakah nanti 2024 juga masih sama juga ini? Apakah ini bisa selesai di 2020?" tanya Hugua kepada Dukcapil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Nusantara I, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Hugua berharap, tak ada lagi warga yang tak memiliki E-KTP sebulan sebelum gelaran Pilkada 2020, "agar PKPU-nya juga nanti bisa menyesuaikan,". Karena, "ternyata pergeseran-pergeseran suara, Suket asal-muasalnya,".

Jika Dukcapil tak bisa menghapus Suket sebelum gelaran Pilkada 2028, Hugua berharap, KPU bisa membuat terobosan melalui Peraturan KPU (PKPU).

"Di PKPU-nya itu dikasih batasan waktu (masa berlaku Suket, red), Pak! Karena kerawanan itu terjadi 2-3 hari jelang hari H (pencoblosan, red) " kata Hugua.

Hingga berita ini dibuat Dukcapil belum tampak menanggapi pertanyaan tersebut.

Sebagai pengingat, sejumlah daerah akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang. RDP kali ini, adalah rapat Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dirjen Otda, Dirjen Polpum dan Dirjen Dukcapil Kemendagri.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww