Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
Politik
9 jam yang lalu
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
2
Dipindah ke Rutan Bareskrim, Kondisi Habib Rizieq Shihab Mengkhawatirkan
Hukum
23 jam yang lalu
Dipindah ke Rutan Bareskrim, Kondisi Habib Rizieq Shihab Mengkhawatirkan
3
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
DPR RI
11 jam yang lalu
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
4
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
Olahraga
9 jam yang lalu
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
5
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
Politik
11 jam yang lalu
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
6
Pastikan Pelayanan Prima, 70 'Mystery Shopper' Nyamar jadi Pemohon di Disdukcapil
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Pastikan Pelayanan Prima, 70 Mystery Shopper Nyamar jadi Pemohon di Disdukcapil
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Legislator Golkar Ini Minta e-Rekap Tak terlalu Dibesar-besarkan

Legislator Golkar Ini Minta e-Rekap Tak terlalu Dibesar-besarkan
RDP Anggota Komisi II DPR dengan Penyelenggara Pemilu. (GoNews)
Selasa, 12 November 2019 14:29 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro, menyinggung soal wacana e-rekap dalam Rapat Dengar Pendapat dengan penyelenggara Pemilu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Agung mempertanyakan, apakah rekap manual sudah dirasa tidak prinsip lagi untuk saat sekarang ini?

“Kalau ternyata rekap manual itu (masih) menjadi syarat mutlak, dan tetap dikedepankan sebagai syarat sah penghitungan (suara), maka yang e-rekap jangan terlalu dibesar-besarkan, apalagi menghilangkan norma yang lain," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Ia bicara soal syarat mengikat tentang larangan tidak boleh lebih dari dua periode bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menurutnya, aturan itu dapat berakibat sulitnya mencari kader di tingkat bawah. Katanya, “Saya jamin 100 persen akan kesulitan mencari kader di tingkat bawah. Paling baik nanti larinya ke tenaga guru atau tenaga medis yang dianggap masih melek politik dan administrasi. Padahal ini konsen kita, tidak boleh menggerus fungsi-fungsi pelayanan yang lain,”.

Meski begitu, jika aturan itu dikarenakan adanya ketakutan dan potensi yang bersangkutan memainkan angka-angka, legislator Golkar ini mengatakan, "berarti kita support,".***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww