Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usai Marah dan Usir Bos Inalum Saat Rapat, Ujungnya Anggota DPR Minta Dana CSR
Peristiwa
21 jam yang lalu
Usai Marah dan Usir Bos Inalum Saat Rapat, Ujungnya Anggota DPR Minta Dana CSR
2
Akhmad Muqowam: UU 2 Tahun 2020 Abaikan Masyarakat Desa
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Akhmad Muqowam: UU 2 Tahun 2020 Abaikan Masyarakat Desa
3
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
Politik
20 jam yang lalu
Survei LKPI: Nina Dai Bahtiar Unggul di Pilbup Indramayu karena Rakyat Kecewa Politik Dinasti
4
Sultan Najamudin: DPD Siap Bantu Bulog Teggakkan Tiga Pilar Ketahanan Pangan
Politik
23 jam yang lalu
Sultan Najamudin: DPD Siap Bantu Bulog Teggakkan Tiga Pilar Ketahanan Pangan
5
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
DPR RI
20 jam yang lalu
Kawasan Wisata Terhambat Maju karena Sinyal, Mukhlis Minta Bantuan Operator
6
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
Hukum
19 jam yang lalu
Kompolnas Soroti Kasus Pemalsuan Label SNI Rugikan Negara Rp2,7 Triliun
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Legislator Golkar Ini Minta e-Rekap Tak terlalu Dibesar-besarkan

Legislator Golkar Ini Minta e-Rekap Tak terlalu Dibesar-besarkan
RDP Anggota Komisi II DPR dengan Penyelenggara Pemilu. (GoNews)
Selasa, 12 November 2019 14:29 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro, menyinggung soal wacana e-rekap dalam Rapat Dengar Pendapat dengan penyelenggara Pemilu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Agung mempertanyakan, apakah rekap manual sudah dirasa tidak prinsip lagi untuk saat sekarang ini?

“Kalau ternyata rekap manual itu (masih) menjadi syarat mutlak, dan tetap dikedepankan sebagai syarat sah penghitungan (suara), maka yang e-rekap jangan terlalu dibesar-besarkan, apalagi menghilangkan norma yang lain," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Ia bicara soal syarat mengikat tentang larangan tidak boleh lebih dari dua periode bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menurutnya, aturan itu dapat berakibat sulitnya mencari kader di tingkat bawah. Katanya, “Saya jamin 100 persen akan kesulitan mencari kader di tingkat bawah. Paling baik nanti larinya ke tenaga guru atau tenaga medis yang dianggap masih melek politik dan administrasi. Padahal ini konsen kita, tidak boleh menggerus fungsi-fungsi pelayanan yang lain,”.

Meski begitu, jika aturan itu dikarenakan adanya ketakutan dan potensi yang bersangkutan memainkan angka-angka, legislator Golkar ini mengatakan, "berarti kita support,".***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww