Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan 'Jasa' Prostitusi Hana Hanifah
Hukum
23 jam yang lalu
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan Jasa Prostitusi Hana Hanifah
2
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
Ekonomi
18 jam yang lalu
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
3
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
Peristiwa
22 jam yang lalu
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
4
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
Politik
23 jam yang lalu
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
5
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
DPR RI
24 jam yang lalu
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
6
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi
Politik
23 jam yang lalu
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Komisi XI Usulkan Pembentukan UU Fasilitasi Prasarana Pendidikan

Komisi XI Usulkan Pembentukan UU Fasilitasi Prasarana Pendidikan
Suasana rapat Komisi XI. (GoNews)
Kamis, 14 November 2019 17:46 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, MY Esti Wijayanti berharap, Indonesia segera memiliki UU tentang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Politisi PDIP ini mengatakan, wacana ini sudah pernah dibahas di Komisi X dan, "kita mau minta kepada BKD (Badan Keahlian Dewan) yang nanti harus menyiapkan (draft RUU-nya) sebagai inisiatif dari DPR,".

Hal itu disampaikan Esti usai menghadiri rapat Komisi X dengan BKD DPR RI di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 14 November 2020 tentang Konsep Omnibus Law.

Esti menyatakan, pihaknya belom sempat berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang saat ini dipimpin oleh Nadim Makariem. Tapi, kata Esti, pihaknya melihat adanya PR besar dalam dunia pendidikan, "bahwa fasilitas pendidikan kita selalu ada ketertinggalan, dan banyak daerah yang memang belum ada fasilitas yang memadai,".

"Sehingga Perlu percepatan, dan untuk itu perlu ada UU. Sekaligus UU ini juga menyampaikan bagaimana 'sharing anggaran, dan sharing kewenangan', dan tugas dari pusat, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan pihak ketiga," jelas Esti.

Ia berharap, UU Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan ini bisa segera diselesaikan, guna mendukung pemerintah dalam agenda besar menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Supaya langkah terobosan yang akan dilakukan Pak Nadim Makariem itu akan bisa kita lakukan dengan baik, ketika fasilitas pendidikannya memang sudah memenuhi untuk bisa mencapai itu," pungkas Esti.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww