Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
6 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
2
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
XL Axiata Ajak Mahasiswa Pahami Dunia Bisnis
Ekonomi
23 jam yang lalu
XL Axiata Ajak Mahasiswa Pahami Dunia Bisnis
5
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
Politik
20 jam yang lalu
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
6
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
7 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Di Bali, Ketua Fraksi PPP MPR Ungkap Pilkada yang Merepresentasi Kedaulatan Modal

Di Bali, Ketua Fraksi PPP MPR Ungkap Pilkada yang Merepresentasi Kedaulatan Modal
Sabtu, 16 November 2019 12:07 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
BALI - Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi, menyinggung evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang belakangan menjadi diskursus politik publik. Arwani, menyebut praktek Pilkada Langsung cenderung menyokong kedaulatan pemodal.

"Tema besar soal kedaulatan rakyat justru kian susah kita realisasikan. Alih-alih rakyat berdaulat, pemilihan secara langsung ini justru jadi ajang kedaulatan pemodal," kata Arwani kepada wartawan di Bali, Jumat, (15/11/2019), malam.

Sejarah lahirnya Pilkada Langsung sendiri, dipaparkan Arwani, sedianya demi kedaulatan rakyat, karena Kepala Daerah hasil pilihan DPRD, kerap mendapat menolakan dari masyarakat setempat.

Belum lagi, soal egosektoral beberapa Kepala Daerah yang menyebabkan disinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Situasi ini, kata Arwani, tak sejalan dengan sistem presidensialisme yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Kamis (14/11/2019), Arwani bahkan mengungkap terkait besarnya biaya politik dari sebuah Pilkada Langsung. Katanya, "sudah bukan menjadi rahasia umum, siapapun yang ingin menjadi kepala daerah, untuk tingkat Bupati saya memperhatikan untuk DPT yang sekitar 500-an ribu pemilih, itu Rp 20 miliar. Kalau lebih dari itu, satu juta misalnya ya tinggal mengalikan,".***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Bali, Politik, Pemerintahan, Peristiwa, GoNews Group

wwwwww