Daerah Perbatasan Butuh FTZ, DPD RI Siap Bantu Pemerintah Bangun Beranda Indonesia

JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI, Abraham Paul Liyanto, berharap ada peningkatan aksi nyata pemerintah dalam membangun daerah perbatasan Indonesia sehingga perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih baik.

"Kita berharap lebih ditingkatkan lagi dan ada action-nya," kata Abraham dalam diskusi bertajuk 'Kompleksitas Daerah Perbatasan Beranda Indonesia?' di media center DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dalam kesempatan itu Ia memaparkan, tak kurang dari 10 daerah perbatasan yang menjadi beranda Indonesia telah diperbaiki oleh pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, "tapi saya punya catatan bahwa daerah daerah ini belum dimaksimalkan fungsi perdagangannya,".

Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, lantas menyinggung beranda-beranda negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, yang menurutnya lebih maju.

"Saya lihat di Thailand, di Singapura, yang namanya perbatasan itu ada yang namanya FTZ (Free Trade Zone). Saya dari NTT selalu minta yang namanya perbatasan itu diberi FTZ," ungkap Abraham.

Di periode kedua Presiden Jokowi ini, Ia berharap, "pemerintah juga melibatkan seluruh stakeholder terutama di beranda-beranda ini, sehingga kita juga bisa sama seperti negara lain,".

Sebagai wakil daerah, lanjut Abraham, DPD menilai penting untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di daerah yang menjadi beranda Indonesia. Selain jelas menolong penghidupan rakyat, majunya perekonomian daerah perbatasan juga akan meningkatkan image positif Indonesia dalam pandangan negara-negara tetangga.

"Kasih UKM-UKM kita berdagang disitu dengan bebas pajak 10 %, itu sudah hidup. Jadi jangan agen-agen besar masuk kesana, baik agen minyak, beras, gula, tetapi kasihlah UKM-UKM yang berjualan di situ dengan bebas pajak 10% dari kebijakan pabrik-pabrik yang ada di sana. Maka di situlah fungsi beranda, di situlah fungsi perbatasan yang baik," pungkas Abraham.***