Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
'Gelora Kemerdekaan 2020' dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
Politik
10 jam yang lalu
Gelora Kemerdekaan 2020 dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
3
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
Politik
10 jam yang lalu
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
4
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
Politik
10 jam yang lalu
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
5
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
Olahraga
23 jam yang lalu
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
6
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
9 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Hidayat Nur Wahid: Australia dan Indonesia Sepakati Papua sebagai Kesatuan Yang Tak Terpisahkan

Hidayat Nur Wahid: Australia dan Indonesia Sepakati Papua sebagai Kesatuan Yang Tak Terpisahkan
Rabu, 27 November 2019 21:12 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia sangat dinamis dan  beragam. Salah satu bukti keberagaman demokrasi yang berlaku di Indonesia, adalah keberadaan partai-partai berdasar agama.

"Artinya, dalam konteka Indonesia, antara agama, khususnya Islam dengan demokrasi tidak bertentangan. Sebaliknya, sejak dulu partai-partai berbasis agama Islam maupun non Islam, sudah ikut mewarnai praktek demokrasi di Indonesia,".

Penyataan itu diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA,  saat menerima kunjungan Minister Konselor Bidang Politik dan Komunikasi Strategis Kedubes Australia di Jakarta Dr. Dave Peebles. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Rabu (27/11).  Ikut serta dalam pertemuan tersebut Claire Scott, Political First Secretary dan Ario Yudhoatmodjo, senior Political Reseacher

Pada kesempatan tersebut, Dave juga menyampaikan dukungan pemerintah Australia terhadap NKRI, dan menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Karena keberadaannya hanya menimbulkan korban dan keresahan, baik  masyarakat Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bagi Australia, kata Dave, Papua dan Indonesia adalah satu kesatuan tak terpisahkan," ujar Dave.

Pada kesempatan itu, Dave  menanyakan perihal rencana amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19445. Juga beberapa kabar seputar dinamika rencana  amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Kepada Hidayat, Dave Peebles mengharap kedua negara meningkatkan kesepahaman, terutama menyangkut berbagai persoalan yang terjadi baik di Indonesia maupun Australia. Juga meningkatkan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.***


wwwwww