Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
Politik
21 jam yang lalu
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
2
Kemenangan Jokowi-Ma'ruf, Sesuai Keputusan MK dan Keputusan MA
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kemenangan Jokowi-Maruf, Sesuai Keputusan MK dan Keputusan MA
3
Hetifah Minta Kemendikbud Prioritaskan Masalah Guru Honorer, Prekrutan Baru Didorong secara Digital
Nasional
24 jam yang lalu
Hetifah Minta Kemendikbud Prioritaskan Masalah Guru Honorer, Prekrutan Baru Didorong secara Digital
4
Syarief Hasan Minta Presiden untuk Menolak RUU HIP
Politik
22 jam yang lalu
Syarief Hasan Minta Presiden untuk Menolak RUU HIP
5
Syarief Hasan: Sidang Tahunan MPR Terapkan Protokol Kesehatan
MPR RI
22 jam yang lalu
Syarief Hasan: Sidang Tahunan MPR Terapkan Protokol Kesehatan
6
Komisi V DPR: Pemerintah Harus Benahi Kredit Rumah Pro Rakyat
Politik
22 jam yang lalu
Komisi V DPR: Pemerintah Harus Benahi Kredit Rumah Pro Rakyat
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Indikasi Dana Desa Dipakai Nikah Lagi, Mendes PDTT Sebut Ada APBN/D Dipakai Sekingkuh

Indikasi Dana Desa Dipakai Nikah Lagi, Mendes PDTT Sebut Ada APBN/D Dipakai Sekingkuh
Dok. DPD RI
Rabu, 27 November 2019 13:03 WIB
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa ia belum mengetahui secara jelas isu dana desa yang dipakai untuk menikah lagi.

Indozone.id melansir, kabar tersebut Ia dengar dari salah satu Direktur Jenderal (Dirjen) di kementeriannya.

"Saya juga baru tahu, tempatnya tidak dijelaskan di mana. Ini kan namanya test the water, melempar sesuatu di air begitu ya dan bagaimana reaksinya," kata Halim dalam rapat kerja Komite I di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Halim menuturkan bahwa ia tak ingin memberi reaksi terlebih dahulu, sebelum orang yang memiliki otoritas mengenai hal tersebut bereaksi.

"Supaya tidak timbul overlapping kewenangan. Karena terkait legal standing-nya, itu wilayah Kementerian Dalam Negeri. Terkait pencairan dananya, itu wilayah Kementerian Keuangan dan Kabupaten yang menjadi tempat transitnya dana desa," kata Halim.

Meski demikian, Halim sempat bercanda dengan Dirjen yang menginfokan hal tersebut. Dia bilang, masih lumayan, sementara ada juga APBN dan APBD yang diselewengkan untuk kepentingan yang lebih nyeleneh.

"Ya lumayan lah, ada dana desa untuk menikah lagi, saya bilang. Sementara banyak APBN dan APBD yang digunakan untuk selingkuh. Nah kan lebih parah lagi," canda Halim.

Ia menambahkan sesuatu yang belum faktual dan jelas tidak harus direspon secara berlebihan.

Sebelumnya, program dana desa ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dana tersebut diketahui digunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, GoNews Group

wwwwww