Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
22 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Seiring 'New Normal', Portal Akses 'Pemicu Konflik' Baiknya Dibuka
Lingkungan
14 jam yang lalu
Seiring New Normal, Portal Akses Pemicu Konflik Baiknya Dibuka
3
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
21 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
22 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
DPR RI
15 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
6
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
23 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PBNU Sepakat Amandemen Terbatas UUD NRI 1945

PBNU Sepakat Amandemen Terbatas UUD NRI 1945
Rabu, 27 November 2019 19:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemikiran dan sumbangsih kyai serta alim ulama dalam kehidupan kebangsaan kerap kali selalu lebih maju dibanding kalangan lainnya.

Bisa dilihat dari hasil Musyawarah Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012 lalu yang merekomendasikan Indonesia kembali ke sistem perwakilan dalam pemilihan pemimpin nasional dan daerah.

Rekomendasi tersebut menyebutkan Presiden-Wakil Presiden dipilih oleh MPR RI, Gubernur-Wakil Gubernur melalui DPRD Provinsi, Bupati-Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten, dan Walikota-Wakil Walikota melalui DPRD Kota.

"Disaat kini masyarakat mulai ramai membicarakan amandeman UUD NRI 1945, dengan berbagai saran dan masukannya, PBNU justru sejak tahun 2012 sudah bersuara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan' menjadi fokus utama mengembalikan pemilihan secara tidak langsung. Usulan PBNU tersebut patut dihormati dan bahkan menarik untuk dikaji lebih mendalam," ujar Bamsoet usai memimpin rombongan MPR RI menjalin silaturahim kebangsaan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (27/11/19).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fawaid (F-PKB), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Sedangkan jajaran PBNU yang hadir antara lain Ketua Umum PBNU Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, Bendahara Umum PBNU Dr. Ing, Bina Suhendra, Ketua PBNU yang juga Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Robikin Emhas, SH., MH, Ketua PBNU Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. Masduki Baidlowi, dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Andi Najmi.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini senang, silaturahim kebangsaan MPR RI dengan PBNU telah menghasilkan diskusi menarik. Dari mulai dukungan pengurus PBNU terkait perlunya amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara, hingga pembenahan dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan menyangkut dihadirkan kembali Utusan Golongan dalam lembaga legislatif.

"Diskusi juga menyasar kondisi sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Khususnya keberadaan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang perlu diperkuat agar Indonesia bisa berdikari di bidang ekonomi. Saya sejalan dengan PBNU yang menilai permasalahan toleransi di Indonesia sebetulnya sudah selesai. Sejak dahulu bangsa Indonesia terbukti dengan jiwa toleran yang luar biasa. Ditengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, Indonesia hingga kini terbukti tetap gagah berdiri tegak ditengah bangsa-bangsa dunia lain yang tercerai berai," jelas Bamsoet.

Lebih lanjut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, permasalahan utama bangsa saat ini sebagaimana disampaikan PBNU, adalah masih lebarnya jurang ketimpangan sosial dan kemiskinan, hukum yang belum tegak, keadilan masyarakat yang ternodai, hingga sumber daya alam yang dikuasai segelintir pihak. Konsentrasi PBNU kepada masalah ekonomi melengkapi kiprah PBNU yang telah menjadi penyangga perdamaian, persatuan, dan kesatuan Indonesia.

"Berdasarkan survei Alvara Research Center, jumlah penduduk Indonesia yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU) pada akhir 2016 mencapai 79 juta jiwa. Bukan hanya jumlahnya yang besar, peran NU terhadap Indonesia terbukti juga sangat besar. Salah satunya warisan pendiri NU, KH. Hasyim Asy'Ari, yang menanamkan ajaran Hubbul Wathon Minal Iman, Cinta Tanah Air sebagian Dari Iman," pungkas Bamsoet.***


wwwwww