Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
2
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
Politik
15 jam yang lalu
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
3
DPR Usulkan Aplikasi Transportasi 'Online' Jadi Perusahaan Transportasi
Politik
23 jam yang lalu
DPR Usulkan Aplikasi Transportasi Online Jadi Perusahaan Transportasi
4
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
Hukum
23 jam yang lalu
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
5
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
6
Soal Kalung Corona, Waka DPD Minta Kementan Fokus Urusi Ketahanan Pangan
Politik
22 jam yang lalu
Soal Kalung Corona, Waka DPD Minta Kementan Fokus Urusi Ketahanan Pangan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Nasdem Anggap Perubahan Masa Jabatan Presiden Layak Dikaji

Nasdem Anggap Perubahan Masa Jabatan Presiden Layak Dikaji
Kamis, 28 November 2019 15:25 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie menilai, wacana perubahan masa jabatan presiden merupakan suatu khazanah yang layak untuk didiskusikan.

"Kita bawa kepada masyarakat berkaitan dengan ini, keinginannya bagaimana?" kata Syarief dalam sebuh diskusi di Media Center Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (28/11/2019).

Dalam diskusi bertajuk "Bola Liar Amendemen, Masa Jabatan Presiden Diperpanjang?" itu, Ia menegaskan bahwa NasDem tidak pada posisi menolak atau menyetujui, baik terhadap wacana perubahan masa jabatan presiden maupun wacana amandemen UUD 1945.

Spirit kajian NasDem, Syarief menjelaskan, adalah kesinambungan pembangunan nasional. "(Apakah, red) kita harus menambah jabatan presiden? Apakah konstitusinya yang harus kita betulkah (Amandemen UUD 1945, red)? Regulasi aturannya?".

"Sehingga, ketika ganti presiden tidak hanya sebatas pada presiden itu, (tapi, red) bisa melanjutkan. Ini kan hal-hal seperti ini yang harus kita cerna," kata Syarief yang sempat menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Saat ini, di masa jabatan Eksekutif dan Legislatif yang belum mencapai satu tahun, kata Syarief, "masih ada waktu untuk membedah lebih baik,".

"Kita inginkan (kajian, red) itu semuanya menjadi keputusan yang kita ambil. Itu menjadi suatu kebaikan untuk bangsa dan negara," katanya.***


wwwwww