Saat Pimpinan MPR Sebut Anggaran Pemilu Langsung, Netizen: Itu Belum Pake Buzzer Pak!

Saat Pimpinan MPR Sebut Anggaran Pemilu Langsung, Netizen: Itu Belum Pake Buzzer Pak!
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid (kedua kanan).
Kamis, 28 November 2019 13:22 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Jazilul Fawaid, menghadiri acara 'Netizen Ngobrol Bareng MPR RI' di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Jazilul, mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI di hadapan ratusan netizen yang didominasi kaum milenial itu.

Selain sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal IKA, politisi PKB ini juga menyampaikan isu-isu yang tengah mengemuka terkait dengan MPR RI, sebagai upaya serap aspirasi.

Diantara isu yang mengemuka dan dipaparkan Jazilul, adalah wacana mengembalikan sistem pemilihan umum ke sistem pemilihan tak langsung.

"Tahu nggak berapa biaya penyelenggaraan Pilpres dan Pileg kemarin? Rp 24 triliun," ujar Jazilul.

Para netizen yang semula seksama mendengarkan paparan Jazilul, mendadak riuh tertawa ketika salah seorang netizen berujar, "itu belum pake buzzer, Pak?".

Jazilul yang sedari awal kehadirannya mengaku surprise berada di tengah anak-anak muda itu pun, sontak ikut tertawa.

Ia lantas melanjutkan, demikian tak murahnya upaya menghasilkan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat itulah, yang menjadi pemikiran kenapa wacana evaluasi sistem pemilihan itu digulirkan.

Ia juga menuturkan, ada satu kabupaten yang infrastruktur jalannya tidak cukup bagus namun biaya Pilkadanya menghabiskan Rp 24 miliar. Nilai tersebut, dinilai oleh politisi setempat, akan lebih bermanfaat jika dibuat untuk membangun infrastruktur jalan.

"Nah, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD yang jumlahnya cuma 40 orang, cukup 1 kotak itu, selesai. Tak perlu bikin banyak kotak suara," tutur Jazilul.

Meski demikian, Ia menegaskan, bahwa MPR hanya berwenang untuk mengubah UUD, tidak mengubah UU. Sementara Pemilihan Presiden diatur oleh UUD, dan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU Pemilu.

Mengutip publikasi Kementerian Keuangan, Dengan persiapan yang dimulai sejak tahun 2017, total anggaran penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019, di luar anggaran pendukung dan pengawasan, hingga tahun 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun.

"Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun," kata Dirjen Anggaran Kememkeu, Askolani.***


wwwwww