Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hasil Survei SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI
Nasional
17 jam yang lalu
Hasil Survei SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI
2
KAMI Bakal Gelar Deklarasi di Riau 16 Oktober 2020
Politik
6 jam yang lalu
KAMI Bakal Gelar Deklarasi di Riau 16 Oktober 2020
3
Gedung DPR RI Resmi Diasuransikan
DPR RI
12 jam yang lalu
Gedung DPR RI Resmi Diasuransikan
4
Moeldoko Peringatkan Gatot Nurmantyo: Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik
Politik
9 jam yang lalu
Moeldoko Peringatkan Gatot Nurmantyo: Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik
5
Sunat Masa Hukuman Anas Urbaningrum 6 Tahun, Ini 9 Alasan MA
Nasional
17 jam yang lalu
Sunat Masa Hukuman Anas Urbaningrum 6 Tahun, Ini 9 Alasan MA
6
Moeldoko Minta Gatot Setop Tebar Narasi Kebangkitan PKI
Peristiwa
9 jam yang lalu
Moeldoko Minta Gatot Setop Tebar Narasi Kebangkitan PKI
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sindir Bamsoet, Idris Laena Tegaskan Golkar Demokratis, Tapi Beretika

Sindir Bamsoet, Idris Laena Tegaskan Golkar Demokratis, Tapi Beretika
Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena. (GoNews.co)
Senin, 02 Desember 2019 20:08 WIB
JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 3-6 Desember 2019. Ketua Umum baru Partai tua berlambang pohon beringin itu akan ditetapkan dalam Munas tersebut.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengatakan, Bambang Soesatyo seharusnya mundur dari jabatan ketua MPR jika tetap mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.

Idris beralasan, Bamsoet sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, sebagai ganti pencalonannya sebagai ketua MPR.

"Seyogyanya jika menyatakan akan maju dalam kontestasi dan menantang ketua umum yang telah memberi kepercayaan, maka seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya," kata Idris.

Idris mengatakan bagaimana pun alat kelengkapan DPR dan MPR merupakan perpanjangan partai di parlemen. Menurutnya, kader yang telah diberi tugas harus menjaga etika dan kepercayaan tersebut.

Anggota DPR dari Riau ini pun menyinggung prinsip PDLT yang ada di partai beringin, yakni Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tak Tercela. Dia terutama menekankan loyalitas sebagai prinsip yang penting untuk terus dipegang.

"Sampai laporan pertanggungjawaban ketua umum dan dinyatakan demisioner diterima dan disahkan dalam munas, maka tanggung jawab kepengurusan masih ada di tangan ketua umum," ujarnya.

Idris Laena juga mengungkapkan, partainya membuka kesempatan pada setiap kader untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum (Ketum). Pendaftaran pun sudah dibuka sejak beberapa pekan lalu, dan "kabarnya sudah ada 8 orang yang mendaftar,".

Hal itu disampaikan Idris kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019). Para kader yang mencalonkan diri, diharap juga tetap menjunjung tinggi AD/ART Partai, termasuk nilai-nilai etik dalam berpolitik.
"Prestasi-Dedikasi-Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) adalah prinsip partai yang selalu dipahamkan kepada setiap kader," kata Idris, menyinggung adanya sebuah Pakta yang ditandatangani bersama, terkait dukungan suksesi kepemimpinan Ketum yang tengah berlangsung.

Dan untuk menjadi seorang pemimpin yang memegang tongkat titah pada seluruh kader, maka setiap calon Ketum mesti memiliki kepribadian yang ber-PDLT ala Golkar itu.
Karenanya, menurut Idris, menjadi tak elok ketika ada diantara calon yang maju sebagai calon Ketua Umum menantang Ketua Umum saat ini, Airlangga Hartarto, di Munas esok. Kecuali, sang penantang tersebut, juga menyatakan mundur dari jabatannya, baik sebagai pengurus partai maupun dari jabatan lain seperti di DPR RI maupun MPR RI.

"Karena alat kelengkapan tersebut adalah perpanjangan Partai di Parlemen," kata Idris.
Ia juga menegaskan, "Jangan lupa! Bahwa sampai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum diterima dan disahkan, kemudian dinyatakan demisioner dalam Munas, maka tanggung jawab Kepengurusan masih ada di tangan Ketua umum,".

Sehingga, Bagi Idris, hingga titik demisioner tersebut, jelas tak beretika ketika kader maju sebagai Caketum tanpa mengundurkan diri dari jabatan yang sebetulnya adalah 'titah' Ketum.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, GoNews Group
wwwwww