Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
11 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
2
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di 'Kota Hujan'
MPR RI
12 jam yang lalu
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan
3
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
MPR RI
9 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
4
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
Kesehatan
11 jam yang lalu
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
5
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Ekonomi
12 jam yang lalu
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
6
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
12 jam yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Home  /  Berita  /  GoNews Group

MPR: Semua Fraksi Sepakat Haluan Negara Dimunculkan Kembali

MPR: Semua Fraksi Sepakat Haluan Negara Dimunculkan Kembali
Jum'at, 06 Desember 2019 18:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Seluruh Fraksi di MPR RI telah sepakat untuk menghadirkan kembali haluan negara. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam acara diskusi Empat Pilar MPR bersama Wakil MPR RI Fraksi Demokrat Syarifuddin Hasan dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Media Center Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Sejatinya kata Basarah, wacana menghadirkan kembali haluan negara merupakan rekomendasi dari dua periode MPR sebelumnya. Dan Pimpinan serta Anggota MPR periode 2019-2024 sepakat untuk mendalami dan menindaklanjuti wacana tersebut.

"Pimpinan MPR sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi MPR sebelumnya untuk mendalami dan menindaklanjuti menghadirkan kembali haluan negara dalam payung hukum amandemen ketetapan MPR," ucapnya

Basarah mengatakan dari 10 fraksi dan perwakilan DPD RI, 8 fraksi (termasuk DPD RI) setuju haluan negara dihadirkan lewat amandemen terbatas dan 3 fraksi setuju tapi lewat mekanisme undang-undang.

"Saya tidak melihat perbedaannya, mencoba melihat persamaannya adalah seluruh fraksi partai politik sama-sama merasakan perlunya hadir kembali haluan negara, haluan pembangunan nasional," ujarnya.

"Karena kita sama-sama merasakan bahwa sistem ketatanegaraan kita, terutama mengenai aspek pembangunan nasional pasca dihapusnya wewenang MPR untuk membuat wewenang haluan negara, kami anggap tidak baik untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional Indonesia," jelasnya.

Sistem undang-undang yang menjadi payung hukum pembangunan nasional saat ini, menurut Basarah hanya bersifat eksekutif sentris. Hanya memberikan guidance kepada pemerintah.

"Padahal tujuan pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi setidaknya lembaga-lembaga yang berwenang seperti bersifat konstitusional, ada DPR, DPD, MK, kemudian KY, sama-sama punya tanggung jawab untuk mencapai pembangunan bangsa indonesia," jelasnya.

Kelemahan lain, kata Basarah, undang-undang tersebut tidak memberikan guidance antara visi dan misi capres maupun calon kepala daerah jika terpilih dengan apa yang ditetapkan menjadi RPJMN dan RPJMD.

"Walhasil konsepsi pembangunan pusat dan daerah hanya bersumber pada visi capres, atau cagub atau lainnya, berjalan sendiri-sendiri. Terjadilah diskoneksitas pembangunan nasional," ucapnya

"Kelemahan lain tidak memberikan sanksi manakala pemerintahan yang berhenti karena alasan 2 periode atau alasan lain tidak dilanjutkan kepala pemerintahan berikutnya, karena tidak ada kewajiban. Muncul egosektoral, ego kepentingan partai pengusung tidak melanjutkan apa yang pemerintahan sebelumnya dilakukan," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Bilang Tak Usah Amandemen UUD '45, Begini Kata PDIP

Oleh karena itu, Basarah menjelaskan mengapa perlu diamandemen terbatas untuk menghadirkan amandemen negara untuk memberikan kedudukan dan agar menjadi undang-undang yang mengikat di bawahnya guna mengikuti roadmap pembangunan nasional yang ditetapkan.

"Siapapun presidennya, gubernurnya, bupatinya boleh menjalankan varian pembangunan, tetapi tidak boleh menginterupsi roadmap pembangunan indonesia. Contoh Pak Jokowi dengan pembangunan pindah ibu kota, hitungan kasar memindahkan ibu kota tidak cukup masa periode Pak Jokowi," ucap Basarah.

"Kalau kemudian Pak Jokowi berhenti, dan ada presiden dari partai politik lain, maka presiden penggantinya tidak punya kewajiban melanjutkan program Jokowi. Hanya karena selera presiden, dana yang sudah digelontorkan itu sayangkan," jelasnya.

Untuk itu, kata Basarah, Fraksi PDIP di MPR menganggap urgensi amandemen hanya terbatas pada pasal 3 UUD 1945 menambah frase kalimat di mana di sana berbunyi wewenang MPR merubah dan menetapkan UU, ditambah frasa berwenang menetapkan haluan negara.***


wwwwww