Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
21 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
2
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
20 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
3
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Sepakbola
22 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
4
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Hukum
21 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
5
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
6
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Olahraga
18 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Bukan Dihapus, Ini yang Seharusnya Ditempuh Kemenag soal Materi Khilafah dalam Mata Pelajaran

Bukan Dihapus, Ini yang Seharusnya Ditempuh Kemenag soal Materi Khilafah dalam Mata Pelajaran
Senin, 09 Desember 2019 15:27 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengimbau Menteri Agama Fachrul Razi tak perlu menghapus materi ajaran tentang khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah.

Ace mengatakan bahwa khilafah termasuk khazanah pemikiran politik yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Karenanya, pemerintah tak boleh menghapus fakta tentang penerapan khilafah dalam sejarah Islam.

"Secara fiqh siyasi, khilafah itu merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Kita tak boleh menghapus fakta sejarah itu," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/12/2019).

Politisi Golkar ini memandang bahwa semua peserta didik perlu tahu tentang kekhalifahan dalam sejarah Islam. Misalnya, kekhalifahan Abbasiyah hingga Turki Utsmani.

Menurut Ace, fakta sejarah ini tetap harus disampaikan kepada peserta didik karena tak dipungkiri sudah menjadi bagian dari sejarah Islam.

Meski demikian, Ace menekankan bahwa konsep khilafah tidak tepat dan tidak mungkin diterapkan di Indonesia untuk saat ini. Sebab, dalam pendirian bangsa, para pendahulu menyepakati Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik dengan dasar negara Pancasila.

"Nah, argumen ini yang seharusnya ditanamkan kepada para anak didik agar mereka memahami tentang penting memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai pilihan bernegara kita," kata dia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Pendidikan, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta, Banten

wwwwww