Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Nono Sampono: Indonesia Harus Waspadai Perkembangan Strategi Kawasan Asia-Pasifik
2
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
Politik
10 jam yang lalu
BAP DPD RI Kembali Lanjutkan Mediasi Dugaan Maladministrasi Bupati Jember
3
Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
Politik
20 jam yang lalu
Rahmat Gobel Sebut Komisi VII Ribut dengan Dirut Inalum Hanya Salah Paham
4
DPR Usulkan Aplikasi Transportasi 'Online' Jadi Perusahaan Transportasi
Politik
18 jam yang lalu
DPR Usulkan Aplikasi Transportasi Online Jadi Perusahaan Transportasi
5
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
Hukum
18 jam yang lalu
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri
6
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Peristiwa
18 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

MPR Tunggu Sikap Resmi PHDI Terkait Amandemen UUD

MPR Tunggu Sikap Resmi PHDI Terkait Amandemen UUD
Selasa, 10 Desember 2019 19:48 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kedatangan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Arsul Sani di Kantor Pusat Parisada Hindu Dharma (PHDI), disambut seluruh jajaran Pengurus PHDI termasuk Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Selasa (10/12/2019).

Jazilul Fawaid dalam pertemuan yang dijalin secara akrab dan kekeluargaan itu mengatakan, kehadirannya ke organisasi perwakilan ummat Hindu itu untuk meminta masukan terkait adanya rencana MPR melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Hanya MPR yang bisa mengubah UUD," tandasnya.

Diungkapkannya, selepas MPR melalukan amandemen sebanyak 4 kali, selanjutnya lembaga ini belum pernah lagi melakukan hal yang sama. Sebelumnya, MPR Periode 2014-2019 mengeluarkan rekomendasi terbatas tentang sistem ketatanegaraan untuk mengikuti perkembangan jaman. "Bila dibutuhkan, ada upaya untuk menghidupkan kembali haluan negara," ujar pria asal Bawean, Jawa Timur, itu.

Haluan negara dirasa perlu sebab kata Dia, saat ini pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah hanya berdasarkan visi dan misi masing-masing sehingga berjalan sendiri-sendiri dan tak terintegrasi. 

Menyerap aspirasi mengenai perlu dan tidaknya amandemen, dirinya menyebut MPR telah melakukan kunjungan ke berbagai  ormas agama dan partai politik. "Ini perlu kita komunikasikan. Nah bila ada keinginan melakukan amandemen, mana saja yang diubah", ucapnya.

Untuk itu MPR menunggu sikap resmi PHDI terkait itu. Dalam kesempatan tersebut, Jazilul menyebut MPR saat ini dipimpin oleh 10 orang. Hal demikian dikatakan sebagai pimpinan terbanyak dalam sejarah MPR. "MPR diharap sebagai lembaga permusyawaratan sebab semua fraksi dan kelompok DPD ada", ujarnya.

Pertemuan dengan PHDI dikatakan sangat strategis, sebab peran tokoh agama sangat penting untuk ikut memperkuat sendi-sendi bangsa. Apalagi, tugas MPR saat ini melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Hal ini tentu untuk menjaga kerukunan bangsa. Bila salah satu pilar tadi lepas maka porak porandalah negeri ini", tambahnya.

Dalam masalah sosialisasi, diakui MPR tidak bisa sendiri. Perlu keterlibatan dengan semua pihak. "Untuk itu kami mengajak PHDI untuk ikut melakukan sosialisasi", ucapnya.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua MPR lainya yakni Arsul Sani. Kedatangan pimpinan MPR ke PHDI dan organisasi lainnya kata Arsul, untuk mendengar suara masyarakat. Disampaikan kepada para tokoh ummat Hindu tersebut, MPR ingin menjadi rumah kebangsaan.

"Yang kurang terdengar di DPR, kita tampung terutama terkait isu kebangsaan," ujar pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu.

Ia menyebut perlu masukan atau suara kebangsaan yang diutarakan oleh ummat Hindu. Sementara itu, KS Arsana, salah satu tokoh umat Hindu yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, organisasinya sangat sepakat, bahwa Pancasila sebagai dasar negara mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. "Kami berharap agar Pancasila dijadikan azas bagi semua organisasi untuk menjadi landasan konstitusional," pungkasnya.***


wwwwww