Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ade Gunawan jabat Ketua Karang Taruna Kecamatan Kulim Pertama
Umum
11 jam yang lalu
Ade Gunawan jabat Ketua Karang Taruna Kecamatan Kulim Pertama
2
Sosialisasikan Edaran, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Mudahkan Investasi di Daerah
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Sosialisasikan Edaran, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Mudahkan Investasi di Daerah
3
Dampingi Sigit Listyo, Ini Profil Ferdy Sambo Jenderal Bintang Dua Termuda di Polri
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Dampingi Sigit Listyo, Ini Profil Ferdy Sambo Jenderal Bintang Dua Termuda di Polri
4
Jika Sudah Dilantik jadi Kapolri, Gus Jazil Minta Listyo Sigit Rangkul Pesantren
Politik
23 jam yang lalu
Jika Sudah Dilantik jadi Kapolri, Gus Jazil Minta Listyo Sigit Rangkul Pesantren
5
Ditanya PKS soal Insiden KM 50, Calon Kapolri Sigit Jawab Begini
DPR RI
23 jam yang lalu
Ditanya PKS soal Insiden KM 50, Calon Kapolri Sigit Jawab Begini
6
Fajar/Rian, Ruselli, dan Jonatan Tersingkir
Olahraga
19 jam yang lalu
Fajar/Rian, Ruselli, dan Jonatan Tersingkir
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Koruptor Dihukum Mati, Pengamat: Buktikan! Jangan Cuma Wacana

Koruptor Dihukum Mati, Pengamat: Buktikan! Jangan Cuma Wacana
Ilustrasi. (Net)
Jum'at, 13 Desember 2019 12:38 WIB
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal koruptor bisa dihukum mati, harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Pasalnya, pernyataan tersebut tidak seirama dengan sikap Jokowi terhadap UU KPK yang baru.

"Tentu perlu dibuktikan bukan sebatas wacana," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno seperti dilansir GoNews.co dari RMOL, Jumat (13/12/2019).

Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini menilai pernyataan Jokowi tersebut harus bisa menunjukkan bahwa presiden betul-betul serius dalam memberantas korupsi.

"Hukuman mati koruptor ini sebagai legacy Jokowi serius melawan koruptor. Jokowi tak main-main dengan koruptor dihukum mati," kata Adi.

Diketahui, wacana koruptor dapat dihukum mati diungkap Jokowi saat memperingati Hari Antikorupsi Se-Dunia (Hakordia) di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12) lalu. Padahal, di saat yang bersamaan, Jokowi juga diundang KPK untuk memperingati Hakordia di Gedung Merah Putih namun dia lebih memilih ke SMK 57.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk (kehendak) yang ada di Legislatif (DPR)," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Adi menilai Jokowi harus membuktikan bahwa pernyataannya itu merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam memberantas korupsi. Bukan untuk menutupi sikapnya agar tidak dianggap ikut melemahkan KPK dengan UU yang baru.

"Jokowi tak mau disebut ikut serta melemahkan KPK karena tak terbitkan Perppu," demikian Adi.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww