Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
MPR RI
9 jam yang lalu
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
2
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
DPR RI
9 jam yang lalu
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
3
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
MPR RI
9 jam yang lalu
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
4
Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
DPD RI
8 jam yang lalu
Kawal RUU Ciptakerja, Ketua DPD Minta Senator Fokus di Kepentingan Daerah
5
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
DPD RI
8 jam yang lalu
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
6
Pandemi dan Bagaimana Negara beserta Masyarakat Memenuhi Hak Anak
DPR RI
22 jam yang lalu
Pandemi dan Bagaimana Negara beserta Masyarakat Memenuhi Hak Anak
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Koruptor Dihukum Mati, Pengamat: Buktikan! Jangan Cuma Wacana

Koruptor Dihukum Mati, Pengamat: Buktikan! Jangan Cuma Wacana
Ilustrasi. (Net)
Jum'at, 13 Desember 2019 12:38 WIB
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal koruptor bisa dihukum mati, harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Pasalnya, pernyataan tersebut tidak seirama dengan sikap Jokowi terhadap UU KPK yang baru.

"Tentu perlu dibuktikan bukan sebatas wacana," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno seperti dilansir GoNews.co dari RMOL, Jumat (13/12/2019).

Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini menilai pernyataan Jokowi tersebut harus bisa menunjukkan bahwa presiden betul-betul serius dalam memberantas korupsi.

"Hukuman mati koruptor ini sebagai legacy Jokowi serius melawan koruptor. Jokowi tak main-main dengan koruptor dihukum mati," kata Adi.

Diketahui, wacana koruptor dapat dihukum mati diungkap Jokowi saat memperingati Hari Antikorupsi Se-Dunia (Hakordia) di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12) lalu. Padahal, di saat yang bersamaan, Jokowi juga diundang KPK untuk memperingati Hakordia di Gedung Merah Putih namun dia lebih memilih ke SMK 57.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk (kehendak) yang ada di Legislatif (DPR)," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Adi menilai Jokowi harus membuktikan bahwa pernyataannya itu merupakan sebuah bentuk keseriusan dalam memberantas korupsi. Bukan untuk menutupi sikapnya agar tidak dianggap ikut melemahkan KPK dengan UU yang baru.

"Jokowi tak mau disebut ikut serta melemahkan KPK karena tak terbitkan Perppu," demikian Adi.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww