Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
Politik
20 jam yang lalu
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
2
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
Politik
21 jam yang lalu
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
3
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
Politik
21 jam yang lalu
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
4
Indonesia dalam Adangan Bencana, Srikandi NasDem: "Setiap Elemen Masyarakat dapat Berperan dalam Penanggulangan"
DPR RI
13 jam yang lalu
Indonesia dalam Adangan Bencana, Srikandi NasDem: Setiap Elemen Masyarakat dapat Berperan dalam Penanggulangan
5
Soal Calon Ketum PB PASI, Teguh Rahardjo: Itu Wewenang Pemilik Suara
Olahraga
6 jam yang lalu
Soal Calon Ketum PB PASI, Teguh Rahardjo: Itu Wewenang Pemilik Suara
6
Mendagri Beri Masukan Calon Kapolri soal Penegakan Hukum yang Tegas
Nasional
12 jam yang lalu
Mendagri Beri Masukan Calon Kapolri soal Penegakan Hukum yang Tegas
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Belum Ada Dewas, KPK Masih Sadap Ratusan Nomor Telepon

Belum Ada Dewas, KPK Masih Sadap Ratusan Nomor Telepon
Ilustrasi penyadapan: Philstar.com
Rabu, 18 Desember 2019 19:16 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyadap ratusan nomor telepon hingga kini. Kebanyakan, nomor-nomor itu disadap sejak delapan bulan silam.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan, belum terbentuknya Dewan Pengawas (Dewas) KPK, menjadi alasan penyadapan masih berlangsung meski UU KPK sudah direvisi dan disahkan 17 Oktober 2019, lalu.

"Sekarang belum ada (Dewan Pengawas). Ya sudah, pimpinan tanda tangan, lanjutkan, enggak ada urusannya," kata Alex di Gedung ACLC, KPK Lama, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

"Penyadapan jalan terus, ada 300-an nomor kami sadap," ujar Alex.

Seperti diketahui, UU KPK hasil revisi yakni UU nomor 19 tahun 2019 mengatur, penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK baru bisa dilakukan setelah didapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas. Bila tidak disetujui, maka penyadapan tak bisa dilanjutkan.***

wwwwww