Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terlalu Riskan PB Perpani Tetap Ngotot Singkirkan Tiga Pemanah Elit
Olahraga
14 jam yang lalu
Terlalu Riskan PB Perpani Tetap Ngotot Singkirkan Tiga Pemanah Elit
2
Gerakan Bagi-bagi Jutaan Masker bisa Berlangsung Lebih Lama
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Gerakan Bagi-bagi Jutaan Masker bisa Berlangsung Lebih Lama
3
Buka Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI
MPR RI
21 jam yang lalu
Buka Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI
4
TNI juga Dilibatkan dalam Agenda Vaksinasi
Kesehatan
20 jam yang lalu
TNI juga Dilibatkan dalam Agenda Vaksinasi
5
Jalan Kaki 3 Km demi Tugas Sekolah, Novi Diberi HP oleh Polres Gunungkidul
Peristiwa
20 jam yang lalu
Jalan Kaki 3 Km demi Tugas Sekolah, Novi Diberi HP oleh Polres Gunungkidul
6
Tukang Kritik Diberi Bintang Jasa, Anis Matta: Kita Harus Belajar Cara Bernegara dan Berpolitik
Politik
19 jam yang lalu
Tukang Kritik Diberi Bintang Jasa, Anis Matta: Kita Harus Belajar Cara Bernegara dan Berpolitik
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kawin Kontrak di Puncak, WWG Dorong Pemkab Beri Perlindungan pada Perempuan dan Anak

Kawin Kontrak di Puncak, WWG Dorong Pemkab Beri Perlindungan pada Perempuan dan Anak
Ilustrasi Prostitusi: Getty
Rabu, 25 Desember 2019 20:39 WIB
JAKARTA - Polres Kabupaten Bogor mengungkap praktik kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor. Empat orang pelaku dan enam orang korban yang terlibat praktik kawin kontrak, diamankan polisi di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Jumat (20/12/2019) lalu.

Menyikapi hal itu, Women Working Group (WWG) menyatakan, perlunya keseriusan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kembali kawin kontrak yang sebetulnya merupakan "prostitusi terselubung".

"Masyarakat sebagai garda terdepan, kemudian juga kesadaran dan perlindungan dari pemerintah desa, kabupaten dan seterusnya," kata Direktur Eksekutif Women Working Group (WWG), Nukila Evanty kepada wartawan, Rabu (25/12/2019).

Para pihak, kata Nukila, mesti menyadari bahwa perempuan dalam kasus kawin kontrak sejatinya adalah korban. Kondisi menjadi makin miris, ketika perkawinan kontrak itu menyebabkan korban hamil dan melahirkan anak.

"Dalam kawin kontrak semua hak anak akan berpotensi dilanggar dan ada juga kemungkinan terjadi perkawinan anak, atau anak di bawah umur 19 tahun dikawinkan dengan orang asing," katanya.

Sementara memang jelas bahwa kawin kontrak tak diakui oleh perundangan, baik Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun pasal 28B konstitusi negara, para pihak diharap cermat membaca sebab terjadinya kawin kontrak.

Pertama, kata Nukila, "kemiskinan atau terbatasnya lapangan kerja, terutama bagi perempuan, sehingga kehadiran turis-turis asing itu dirasa dapat mendatangkan kesejahteraan, meski juga merusak nilai suatu tempat,".

"Kedua, adanya pembiaran sehingga menjadi lumrah atau lazim," kata dia.

Karenanya, persoalan kawin kontrak atau prostitusi terselubung ini mesti ditangani secara komprehensif.

Kepada pemerintah, Nukila mengingatkan, Negara jangan sampai alpa "menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi," sebagaimana amanat konstitusi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Umum, DKI Jakarta

wwwwww