Pemerintah Pusat akan Hapus Honorer, Tartib: Banyak Anak-anak Daerah Menggantungkan Hidupnya Sebagai Tenaga Honorer

SELATPANJANG - Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, DR M Tartib MSi, mengkritik rencana pemerintah pusat yang akan merumahkan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pasalnya, kebijakan itu akan berdampak buruk bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebagaimana diungkapkan M Tartib, kebijkan tersebut akan berdampak kurang baik ke daerah. Terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tak ada lapangan kerja (industri).

"Banyak anak-anak daerah menggantungkan hidupnya sebagai tenaga honorer. Setidaknya, ada 4.000 lebih tenaga honorer Kepulauan Meranti dan membebankan keuangan daerah Rp73 miliar lebih," ujar Tartib, Selasa (28/1/2020).

Politisi Gerindra ini mengaku bukan menolak wacana merumahkan honorer sebagaimana disampaikan MenpanRB beberapa waktu lalu. Hanya saja, waktu yang diberikan dianggap terlalu cepat untuk menerapkan peraturan itu.

Target pemerintah pusat, untuk di pemerintahan, hanya ada dua status pekerja yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Pemerintah daerah Perjanjian Kerja (PPPK).

Di samping itu, legislator dua periode ini meminta Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti mulai mengambil ancang-ancang sebagai bentuk antisipasi andai wacana merumahkan honorer ini direalisasikan.

Di akhir periode ini, pemerintah daerah diminta harus fokus dan konsen untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lifeskill, seperti pelatihan interprener dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk menjadi bekal mencari lapangan pekerjaan baru bagi eks tenaga honorer nantinya.

"Selain itu, yang lebih urgens lagi, saya minta Pemda mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK). Itulah tempat sesungguhnya untuk menempa anak-anak kita agar bisa mandiri memasuki dunia kerja," kata Tartib.

Selanjutnya, tambah Tartib, apabila ada organisasi perangkat daerah membutuhkan tenaga honorer yang sifatnya kegiatan, diminta agar membuka akses secara terbuka untuk umum, sehingga tidak terkesan hanya titipan. 

"Ini dalam rangka membuka kesempatan yang sama kepada anak-anak kita yang memiliki potensi dan jenjang pendidikan yang mumpuni. Mari kita junjung tinggi menuju pemerintahan yang good government," kata Tartib. (rls)