Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
19 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
21 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
3
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
14 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
4
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
5
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
22 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
6
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Hukum
22 jam yang lalu
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Home  /  Berita  /  Lingkungan

'Perang Dunia ke III', Mendagri Beri Arahan Kepala Daerah soal Karantina Wilayah

Perang Dunia ke III, Mendagri Beri Arahan Kepala Daerah soal Karantina Wilayah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Gambar: Tangkapan layar video Puspen)
Senin, 30 Maret 2020 23:08 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan arahannya untuk Kepala Daerah se-Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19/Corona.

Dalam arahan yang disampaikan melalui video berdurasi lebih dari setengah jam itu, Tito berpendapat bahwa Pandemi Corona adalah Perang Dunia ke III.

"Dengan tidak berlebihan dan tidak ingin membuat masyarakat menjadi was-was, ini menurut saya adalah Perang Dunia ke III," kata Tito dikutip dari video resmi rilisan Kemendagri tersebut, Senin (30/3/2020).

Pendapat Tito, menyusul terpaparnya 198 negara dari 201 negara dalam teritori yang diakui PBB, oleh Corona/Covid-19. "Mungkin agak berlebihan, tapi saya berpendapat bahwa ini adalah pandemi yang terbesar dalam segi keluasan wilayah dalam sejarah umat manusia,".

Di Indonesia, 27 dari 34 Provinsi yang ada juga telah terpapar. Sehingga, kata Tito, "mungkin ini adalah pandemi terluas sejak Indonesia merdeka,".

Menurut Tito, perang ini lebih sulit dari Perang Dunia ke I dan ke II karena musuh yang dihadapi adalah mikro organisme dalam bentuk virus Corona bernama Covid-19 yang tak terlihat.

Oleh karena itu, kata Tito, "kita perlu melakukan mobilisasi nasional. Mobilisasi pusat dan daerah. Mobilisasi pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah, termasuk masyarakat di semua lini,".

"Kita," kata Tito, harus membendung penularan dan harus memiliki daya tahan tubuh. Untuk membendung penularan ini diperlukan upaya dari setiap orang, setiap komunitas untuk memproteksi diri. "Dan kemudian kebijakan publik dari pemerintah (terkait social dan phisical distancing),".

"Para kepala daerah harus memiliki sense of crisis. Ini adalah krisis, krisis dunia, krisis nasional," tegas Tito.

"Segara ambil alih kepemimpinan dengan menjadi Kepala Gugus Tugas di daerah masing-masing, di bawah komando Kepala Gugus Tugas Pusat," tambah Tito.

Dalam arahannya, Tito juga menyinggung soal lockdown, yang dalam bahasa Undang-Undang 6/2018 adalah Karantina yang kemudian dibagi menjadi 4 jenis. Ia menegaskan, Karantina Wilayah, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI.

Tito meminta, jika Kepala Daerah sebagai Kepala Gugus Tugas di daerahnya berniat memberlakukan Karantina Wilayah, harus berkonsultasi dengan Kepala Gugus Tugas Pusat.

"Tolong dikomunikasikan dengan Kepala Gugus Tugas di pusat sehingga nanti akan dilakukan evaluasi di tingkat menteri untuk diputuskan seperti apa pembatasan (karantina, Red)-nya," pinta Tito.

Siapapun Kepala Daerah yang hendak mengkarantina wilayahnya, ditegaskan Tito, juga harus memperhatikan kesiapan logistik untuk warganya dan kesiapan atas dampak ekonomi, termasuk dampak ekonomi untuk daerah tetangga dan dampak ekonomi secara nasional.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Lingkungan, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Umum, GoNews Group

wwwwww