Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Ekonomi
4 jam yang lalu
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
2
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
3 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
3
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
3 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
4
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
4 jam yang lalu
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
5
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
2 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
6
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
1 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Home  /  Berita  /  Lingkungan

'Perang Dunia ke III', Mendagri Beri Arahan Kepala Daerah soal Karantina Wilayah

Perang Dunia ke III, Mendagri Beri Arahan Kepala Daerah soal Karantina Wilayah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Gambar: Tangkapan layar video Puspen)
Senin, 30 Maret 2020 23:08 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan arahannya untuk Kepala Daerah se-Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19/Corona.

Dalam arahan yang disampaikan melalui video berdurasi lebih dari setengah jam itu, Tito berpendapat bahwa Pandemi Corona adalah Perang Dunia ke III.

"Dengan tidak berlebihan dan tidak ingin membuat masyarakat menjadi was-was, ini menurut saya adalah Perang Dunia ke III," kata Tito dikutip dari video resmi rilisan Kemendagri tersebut, Senin (30/3/2020).

Pendapat Tito, menyusul terpaparnya 198 negara dari 201 negara dalam teritori yang diakui PBB, oleh Corona/Covid-19. "Mungkin agak berlebihan, tapi saya berpendapat bahwa ini adalah pandemi yang terbesar dalam segi keluasan wilayah dalam sejarah umat manusia,".

Di Indonesia, 27 dari 34 Provinsi yang ada juga telah terpapar. Sehingga, kata Tito, "mungkin ini adalah pandemi terluas sejak Indonesia merdeka,".

Menurut Tito, perang ini lebih sulit dari Perang Dunia ke I dan ke II karena musuh yang dihadapi adalah mikro organisme dalam bentuk virus Corona bernama Covid-19 yang tak terlihat.

Oleh karena itu, kata Tito, "kita perlu melakukan mobilisasi nasional. Mobilisasi pusat dan daerah. Mobilisasi pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah, termasuk masyarakat di semua lini,".

"Kita," kata Tito, harus membendung penularan dan harus memiliki daya tahan tubuh. Untuk membendung penularan ini diperlukan upaya dari setiap orang, setiap komunitas untuk memproteksi diri. "Dan kemudian kebijakan publik dari pemerintah (terkait social dan phisical distancing),".

"Para kepala daerah harus memiliki sense of crisis. Ini adalah krisis, krisis dunia, krisis nasional," tegas Tito.

"Segara ambil alih kepemimpinan dengan menjadi Kepala Gugus Tugas di daerah masing-masing, di bawah komando Kepala Gugus Tugas Pusat," tambah Tito.

Dalam arahannya, Tito juga menyinggung soal lockdown, yang dalam bahasa Undang-Undang 6/2018 adalah Karantina yang kemudian dibagi menjadi 4 jenis. Ia menegaskan, Karantina Wilayah, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI.

Tito meminta, jika Kepala Daerah sebagai Kepala Gugus Tugas di daerahnya berniat memberlakukan Karantina Wilayah, harus berkonsultasi dengan Kepala Gugus Tugas Pusat.

"Tolong dikomunikasikan dengan Kepala Gugus Tugas di pusat sehingga nanti akan dilakukan evaluasi di tingkat menteri untuk diputuskan seperti apa pembatasan (karantina, Red)-nya," pinta Tito.

Siapapun Kepala Daerah yang hendak mengkarantina wilayahnya, ditegaskan Tito, juga harus memperhatikan kesiapan logistik untuk warganya dan kesiapan atas dampak ekonomi, termasuk dampak ekonomi untuk daerah tetangga dan dampak ekonomi secara nasional.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Lingkungan, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Umum, GoNews Group
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77