Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
20 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
2
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
Peristiwa
22 jam yang lalu
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
15 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
14 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
2 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
3 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Terlambat Bahas PP, 'Lockdown' Bisa Diterapkan Dengan UU 6/2018

Terlambat Bahas PP, Lockdown Bisa Diterapkan Dengan UU 6/2018
(Foto: Dok.GoNews.co)
Senin, 30 Maret 2020 13:46 WIB
JAKARTA - Anggota DPR RI, Fadli Zon menyebut pemerintah terlambat jika baru membahas Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemungkinan untuk mengkarantina wilayah atau local lockdown guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Pasalnya, jumlah kasus Covid-19 sudah menginjak angka seribu lebih.

"Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini 'too little and too late'," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).

Di kondisi sekarang, menurut Fadli, bahkan pemerintah seharusnya tak perlu menunggu PP selesai untuk menetapkan status karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sudah menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

"Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun," kata Fadli yang juga menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, periode ini.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Umum, Politik, Lingkungan, DKI Jakarta

wwwwww