Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Seiring 'New Normal', Portal Akses 'Pemicu Konflik' Baiknya Dibuka
Lingkungan
17 jam yang lalu
Seiring New Normal, Portal Akses Pemicu Konflik Baiknya Dibuka
2
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
24 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
3
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
DPR RI
18 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
4
Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik
DPD RI
21 jam yang lalu
Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik
5
Soal Pemurnian Virus, DPR Tegaskan Dukungan pada Penelitian menuju Vaksin
Kesehatan
24 jam yang lalu
Soal Pemurnian Virus, DPR Tegaskan Dukungan pada Penelitian menuju Vaksin
6
'New Normal' saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan
DPR RI
22 jam yang lalu
New Normal saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Terlambat Bahas PP, 'Lockdown' Bisa Diterapkan Dengan UU 6/2018

Terlambat Bahas PP, Lockdown Bisa Diterapkan Dengan UU 6/2018
(Foto: Dok.GoNews.co)
Senin, 30 Maret 2020 13:46 WIB
JAKARTA - Anggota DPR RI, Fadli Zon menyebut pemerintah terlambat jika baru membahas Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemungkinan untuk mengkarantina wilayah atau local lockdown guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Pasalnya, jumlah kasus Covid-19 sudah menginjak angka seribu lebih.

"Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini 'too little and too late'," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).

Di kondisi sekarang, menurut Fadli, bahkan pemerintah seharusnya tak perlu menunggu PP selesai untuk menetapkan status karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sudah menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

"Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun," kata Fadli yang juga menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, periode ini.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Umum, Politik, Lingkungan, DKI Jakarta

wwwwww