Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
18 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
20 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
3
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
23 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
4
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
13 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
5
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
Peristiwa
21 jam yang lalu
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
22 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Anggaran DKI Terancam Defisit, PSI Desak Pemprov Transparan

Anggaran DKI Terancam Defisit, PSI Desak Pemprov Transparan
Ilsutrasi APBD. (Gambar: pontianakkota.go.id)
Kamis, 02 April 2020 17:57 WIB
JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan soal kondisi anggaran DKI Jakarta saat ini. Pandemi Corona/Covid-19, disebut telah menghantam kondisi ekonomi yang otomatis berpengaruh pada pendapatan daerah.

"Saya dapat info bahwa proyeksi pendapatan daerah akan turun drastis sekitar 25 hingga 35 Triliun. APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus corona," Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya warga Jakarta berhak untuk tahu bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sehingga bisa dipastikan berapa anggaran belanja telah dan dapat dialihkan ke penanganan virus corona.

"Pemprov DKI harus transparan berapa pendapatan dan belanja daerah saat ini, serta kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong. Selain itu, Pemprov DKI juga harus transparan menginformasikan kondisi cash flow saat ini. Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting," jelas William.

Lebih jauh, William menerangkan publik juga berhak mengetahui rencana kegiatan dan rincian penggunaan anggaran untuk mengatasi wabah covid-19.

"Pemprov DKI perlu memberikan informasi yang rinci mengenai kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan untuk mengatasi virus covid-19. Selain itu, juga perlu disampaikan program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Di tengah defisit anggaran dan situasi pandemi, info-info semacam ini sangat penting agar masyarakat menjadi tenang karena mengetahui bahwa pemerintah benar-benar memprioritaskan anggaran untuk keselamatan warganya," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah mengunggah data anggaran di laman bkpd.jakarta.go.id (https://dashboard-bkpd.jakarta.go.id) namun disayangkan sejak 3 bulan belakangan laman tersebut tidak bisa diakses.

"Transparansi anggaran selalu menjadi hal utama yang terus kami desak, Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu," tegas William.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww