Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
17 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
17 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
5
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
5 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  DPR RI

Soal Jamu Impor China, Satgas Covid-19 DPR: Kita Tidak Produksi Masal, Mau Berbuat Baik Saja Kok Susah Sih?

Soal Jamu Impor China, Satgas Covid-19 DPR: Kita Tidak Produksi Masal, Mau Berbuat Baik Saja Kok Susah Sih?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Istimewa)
Senin, 27 April 2020 19:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Terkait dengan impor jamu yang dianggap ilegal oleh Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia, Satgas Covid-19 DPR mengaku banyak yang salah faham.

Pasalnya menurut Koordinator Satgas Covid-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Herbavid adalah jenis Obat herbal yang juga dibuat industri lokal, dibuat di Indonesia dan diproduksi oleh orang indonesia.

"Bahan obatnya itu ada 15 jenis, yang 13 jenis ada di Indonesia dan 2 item memang impor dari China. Kenapa impor? Karena memang tidak ada di Indonesia," ujar Dasco saat dihubungi GoNews.co, Senin (27/4/2020).

Dan ketika ada pertnyaan kenapa harus menggunakan 2 bahan obat tersebut kata Dasco, karena mengacu kepada publikasi jurnal ilmiah internasional, untuk obat covid-19, meramu obat herbal itu juga harus ada dasar ilmiahnya.

"Jadi, tidak benar, jika bahan baku dalam Herbavid dilarang oleh pemerintah Indonesia. Jika ada silahkan sebut bahan obat apa yang dilarang. Karena kita jauh-jauh hari sudah konsultasikan dengan BPOM dan mereka mengatakan tidak ada bahan baku yang dilarang," tukasnya.

Terkait dengan Uji Klinis, menurut Dasco tidak perlu bingung, karena jamu tersebut diramu sama dengan jamu-jamu yang dibikin penjual jamu di Indonesia. "Dan saya tegaskan, jamu ini sudah saya coba, ini juga dikemas dibawah naungan Kemenkes RI," tegasnya.

"Ini saya perjelas supaya tidak berpolemik, ini kan bukan gratis, ada biaya, kami niatnya baik ingin membantu masyarakat, kalau pengusaha jamu Indonesia mau bagi-bagi juga ya silahkan tidak masalah," timpalnya.

Ia juga mengaku heran, kenapa niat baik Satgas Covid-19 DPR jadi polemik. "Saya ini kan sudah merasakan manfaatnya, saya bisa sembuh. Apa salahnya bagi -bagi hanya sekitar 3.000 paket untuk masyarakat, kenapa susah banget sih mau membantu masyarakat, bingung saya," ujarnya.

Hal yang sama juga dijelaskan Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade, sama dengan keterangan Dasco, Ia mengatakan, bahwa jamu yang diimpor memiliki 15 kandungan yang 13 bahan bakunya dari lokal dan 2 harus diimpor dari China.
Adapun jamu tersebut diracik di dalam negeri oleh dokter TCM yang punya izin dari Kementerian Kesehatan. "Kenapa Satgas lawan covid DPR-RI rekomendasi itu karena herbal Vit teruji bisa menyembuhkan. Salah satu pimpinan DPR bersama 6 anggota keluarga terpapar Corona, setelah minum itu herbal Vit-19 sembuh," paparnya.

Andre melanjutkan jamu tersebut bukan untuk dikomersiilkan melainkan untuk membantu masyarakat. "Ini adalah aksi spontan tanpa menggunakan APBN dan meringankan beban bukan untuk mengganggu industri lokal," kata Andre.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia. keberatan dengan kegiatan importasi yang dilakukan Satgas lawan covid DPR-RI. Pasalnya kegiatan impor ini tidak diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan industri jamu dalam negeri.

Ketua Umum GP Jamu, Dwi Ranny Pertiwi menjelaskan satgas DPR-RI impor jamu secara besar-besaran untuk dibagikan ke rumah sakit rujukan corona tanpa koordinasi ke BPOM. "Saya keberatan dengan hal ini karena Indonesia pun bisa membuat formula yang terkandung di dalam jamu impor tersebut. Itu yang membuat saya keberatan," jelasnya dalam RDPU Virtual, Senin (27/4).

Ranny menyatakan ini bukan soal materi, melainkan penghargaan untuk jamu Indonesia. Ranny mempertanyakan kenapa mengimpor jamu dalam jumlah besar tetapi BPOM tidak diajak bicara soal donasi obat sebanyak itu.

Inggrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) menjelaskan sejauh ini produk jamu memang secara klinis belum diuji untuk Corona karena belum ada kesempatan untuk dipakai pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan.

"Jadi data-data yang dimiliki saat ini hanya testimoni saja. Tapi sejauh ini kami bersama LIPI, UGM, dan Kalbe Farma berencana melakukan uji klinis beberapa jamu untuk diuji coba dengan Covid-19," kata Inggrid.

Merespon importasi jamu yang dilakukan Satgas DPR-RI ini ada tiga obat yang diimpor. Salah satu obat yang diberikan ke RS rujukan Covid-19 tidak ada komposisinya sehingga dokter kebingungan apa isi dari obat tersebut. Adapun dari tiga obat tersebut hanya dua yang memiliki izin edar.

Setelah Inggrid mengkaji dari berbagai jurnal dari China, ternyata jamu yang didonasikan ke RS rujukan adalah jamu masuk angin. Dalam hal ini dapat mengatasi seseorang yang mengalami keluhan meriang, kembung, dan lainnya. "Kalo saya lihat jamu Indonesia masuk anginnya banyak, kenapa harus pake ini," kata Inggrid.***


wwwwww