Ada Desain Besar Kooptasi Kekuasaan Jokowi di Tengah Pandemi? Tugas KPK Mendalami

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, mendesak Pimpinan KPK untuk lebih mencermati terkait 'korupsi kebijakan' di tengah Pandemi Corona/Covid-19. Mulai dari prosedur, mekanisme, tata cara, dan due process of law-nya suatu kebijakan diambil.

Politisi PDI Perjuangan ini, menegaskan pentingnya presiden harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi, dan DPR harus diposisikan sebagai representasi daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran.

"BPK diberikan kekuasan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, dan kekuasan kehakiman serta penegak hukum harus dapat bekerja tanpa dapat dibatasi oleh produk hukum apapun, apalagi dengan suatu Perppu," ujar Arteria dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan KPK, Rabu (29/04/2020).

Dalam Rapat bersama komisi anti rasuah itu, Arteria tegas menyoal Perppu hingga ke muatannya. Kata Terry, sapaan akrab Arteria, "apakah boleh ada materi muatan UU apalagi Perppu yang melampaui kewenangan UUD, menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran?".

Terry menegaskan, Ring 1 Istana harusnya dapat menginformasikan kepada Presiden apa yang mungkin keliru dalam sebuah kebijakan. "Apa gunanya para menteri kalau tidak berani ambil kebijakan di saat krisis? tidak berani jadi pagar hidupnya presiden? Disuruh kerja malah minta imunitas".

"Lah, orang biasa juga bisa kalau begitu. Pembantu presiden nggak usah minta imunitas di Perppu, karena tanpa Perppu sekalipun mereka akan terlindung sepanjang tidak ada 'mens rea'-nya. Ini kan lucu banget dan kasihan Pak jokowi," ujar Terry.

KPK, Terry menegaskan, harus mampu menjaga pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi agar presiden tak tersandera. "Jangan sampai ada desain besar untuk mengkooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa!".

"Kami tahu, kami di DPR ini walau dianggap bodoh tapi saya pastikan tidak idiot. Kami mau tahu ini mainan dan desain besar siapa? Siapa yang diuntungkan, yang menjadi beneficial owner dari 'Proyek Krisis Kemanusian' ini. Tugas KPK untuk mendalaminya," pungkas Terry.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, terkait dengan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 tersebut.

Perppu ini menjadi polemik dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pasal yakni pasal 27 yang mengatur tentang imunitas para pejabat dalam melaksanakan Perppu, termasuk yang digugat di MK.***