Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
15 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
13 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
13 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
Politik
2 jam yang lalu
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
5
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Peristiwa
19 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
6
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Politik
21 jam yang lalu
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Home  /  Berita  /  DPR RI

Herman Herry Dukung KPK Awasi Rp 405, 1 Triliun Anggaran Penanggulangan Covid-19

Herman Herry Dukung KPK Awasi Rp 405, 1 Triliun Anggaran Penanggulangan Covid-19
Ketua Komisi III, Herman Herry. (Foto: Ist./Komti)
Rabu, 29 April 2020 15:25 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan Corona/Covid-19.

"KPK harus berperan aktif melakukan pengawasan. Seperti kita ketahui jumlah anggaran penangangan Covid-19 oleh pemerintah sangat besar yaitu mencapai Rp 405 Triliun," kata Herman kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Optimasi pengawasan, dinilai mesti lebih ditekankan dari sekedar penindakan setelah terjadi kesalahan penggunaan anggaran tersebut.

Karenanya, kata Herman, "koordinasi antara KPK dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperkuat agar alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bisa dimonitor sejak awal,".

"Selain itu, KPK juga mesti memetakan dan mengantisipasi titik-titik yang rawan terjadi penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga konflik kepentingan terkait penggunaan angaran ini," ujarnya.

Herman juga berharap KPK memperkuat sinergi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya terkait pemberantasan korupsi. Tidak hanya dengan Kepolisian dan Kejaksaan tetapi juga LKPP, BPK, dan BPKP.

"Pemberantasan korupsi tentu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, butuh kerjasama yang sinergis antara sesama lembaga penegak hukum," ujar Herman.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww