Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
12 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
10 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
11 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
BKSAP DPR RI Serahkan Piagam Penolakan Aneksasi Israel atas Palestina
DPR RI
23 jam yang lalu
BKSAP DPR RI Serahkan Piagam Penolakan Aneksasi Israel atas Palestina
5
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
DPR RI
23 jam yang lalu
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
6
Hari Bhayangkara ke-74, Sahroni Dorong Kerja Polri atasi Kejahatan Siber
DPR RI
23 jam yang lalu
Hari Bhayangkara ke-74, Sahroni Dorong Kerja Polri atasi Kejahatan Siber
Home  /  Berita  /  DPR RI

Penyaluran BLT Melibatkan Transportasi Daring, PKS Anggap Pemerintah Ngawur

Penyaluran BLT Melibatkan Transportasi Daring, PKS Anggap Pemerintah Ngawur
Politisi PKS, Mardani Ali Sera.
Jum'at, 01 Mei 2020 07:33 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) melalui big data transportasi daring dan ecommerce, menunjukkan kelemahan data pemerintah dan ada potensi pemborosan harga.

Demikian diungkapkan Politisi PKS, Mardani Ali Sera, Kamis (30/4/2020) melalui siaran pers yang diterima GoNews.co.

"Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komprehensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu," ujar Mardani.

Lebih lanjut Ketua DPP PKS itu mengatakan, perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kemensos, Kementan, Bulog, Kemenkes, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya. "Selama ini tidak dibenahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan," sesal Mardani.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan masalah stimulus ekonomi itu padahal kuncinya diefektifitas penyaluran bantuan melalui akurasi data. "Kelemahan pendataan dan akurasi itu jadikan pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e-commerce, jadi apa kerja pemerintah selama ini," tukasnya.

Selain itu, ia juga khawatir terkait pengawasan pada pengiriman melalui transportasi daring. "Pengawasannya seperti apa ini? Apalagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah, usul saya asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, pekerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya juga dilibatkan melalui perangkat desa, RT dan RW," kata Mardani.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga meminta pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif, detil agar stimulus sampai kepada orang yang tepat untuk membantu kehidupan ekonomi yang terdampak Covid-19.

"Saya minta presiden membuat konsep yang menyeluruh dulu, mulai dari data akurat mana yang mau dipakai pemerintah, saya minta untuk tetap mengambil data dari instrumen negara yang sudah ada seperti BPS, Dukcapil, Dirjen Pajak, Kemensos, Kemenkes, Bulog yang disingkronkan menjadi satu kesatuan data untuk menyalurkan BLT," usulnya.

"Potensi penyimpangan bila kerjasama dengan swasta tetap ada, selain cost yang mahal perlu kita bayar, terakhir, The evil is in the detail, oleh itu penting juga pola pengawasan yang jelas, jangan sampai digunakan oleh oknum tertentu untuk kampaye pribadi misalnya," pungkasnya.***


wwwwww