Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
12 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
2
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
13 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
3
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
5 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
4
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
7 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
5
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
10 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
8 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Home  /  Berita  /  DPR RI

TKA Masuk Indonesia, Legislator Curigai Kekuatan Besar

TKA Masuk Indonesia, Legislator Curigai Kekuatan Besar
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan. (Ist.)
Selasa, 05 Mei 2020 18:29 WIB
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto menyebut, terbuka peluang dugaan bahwa Menteri Tenaga Kerja beserta jajarannya tak cukup taat pada amanat UU Ketenagakerjaan, menyusul masih adanya kabar TKA Masuk ke Indonesia di masa Pandemi Corona/Covid-19.

"Atau ada kekuatan yang sangat besar mempengaruhi kewenangan Menteri," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (5/5/2020).

Bahwa Indonesia harus menarik masuk investor, hal itu benar adanya. Namun, memasukkan TKA sementara tenaga kerja lokal juga banyak yang ditimpa PHK lantaran pandemi, membuat kesempatan warga lokal makin tertutup.

Dengan detail tata cara penggunaan TKA berdasarkan UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, kata Bambang, sebenarnya kepentingan tenaga kerja lokal terlindungi.

"Di sinilah peran DPR RI dengan fungsi pengawasannya. (Ini, Red) harus dihentikan, sehingga tidak membuat gaduh serta kecemburuan tenaga kerja kita yang banyak PHK serta belum mendapat kesempatan kerja," pungkas Bambang.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional

wwwwww