Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
8 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
15 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
3
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
16 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
4
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
10 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
5
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
13 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
6
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Hukum
11 jam yang lalu
Ketua MPR Apresiasi Polri, Gagalkan Kembali Peredaran Narkotika Jenis Sabu Hampir Setengah Ton
Home  /  Berita  /  Kesehatan

Gubernur: Daerah yang PSBB Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kebutuhan Pangan Masyarakat

Gubernur: Daerah yang PSBB Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kebutuhan Pangan Masyarakat
Gubernur Sumsel Herman Deru (kanan). (tribunnews.com)
Rabu, 06 Mei 2020 11:18 WIB
PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengingatkan, daerah yang mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebutuhan pangan masyarakatnya.

Dikutip dari Sindonews.com, Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku telah menandatangani usulan penerapan PSBB oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palembang dan Pemko Prabumulih untuk diajukan kepada Kementerian Kesehatan RI.

''Pengajuan PSBB Palembang dan Prabumulih sudah saya tanda tangani. Jadi saat ini tinggal menunggu proses lebih lanjut,'' ujar Herman Deru saat diwawancarai Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (6/5/2020).

Sambil menunggu jawaban dari Kemenkes, kata Deru, maka Pemko Palembang dan Prabumulih harus mempersiapkan diri terhadap kewajiban daerah yang melaksanakan PSBB.

''Konsekuensinya apa, tanggung jawab terhadap masyarakat apa, bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketahanan pangan juga. Ini harus diantisipasi sebelum persetujuan itu keluar,'' tegas Deru.

Meski kedua kota tersebut telah mengajukan PSBB, Deru menegaskan, pihaknya belum dapat memastikan bahwa Palembang dan Prabumulih disetujui untuk memberlakukan PSBB. Sebab, kewenangannya ada di Gugus Tugas Pusat dan Kementerian Kesehatan.

''Jika nanti disetujui, maka akan turun Peraturan Gubernur (Pergub) dan Pergubnya akan kita atur sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap tahapan medis, hukum dan ketahanan pangan wilayah setempat,'' ungkapnya.

''Kita mengajukan ini karena memang prosesnya dari kabupaten/kota ke gubernur baru ke Kemenkes. Jadi kita tunggu saja keputusan dari Kemenkes,'' sambungnya.***

Editor:hasan b
Sumber:sindonews.com
Kategori:Kesehatan

wwwwww