Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
9 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
17 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
3
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
17 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
4
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
12 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
5
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
15 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
13 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Home  /  Berita  /  Nasional

KLC Apresiasi Percepatan Penyaluran Bantuan, Tapi Pengawasan DPR juga Jangan Lemah

KLC Apresiasi Percepatan Penyaluran Bantuan, Tapi Pengawasan DPR juga Jangan Lemah
Ilustrasi. (Ist.)
Rabu, 06 Mei 2020 20:06 WIB
JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo agar bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi segera tersalurkan, diapresiasi aliansi masyarakat sipil, Koalisi Lawan Corona (KLC). Catatan KLC, ada 10 program bantuan dan dipaparkan langsung oleh Presiden pada 9 April 2020, bulan lalu.

"KLC mengapresiasi Presiden yang telah meminta segera mencairkan semua jenis bansos itu," kata Jurubicara KLC, Nukila Evanty kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).

Meski begitu, mengingat keinginan presiden soal percepatan bansos itu juga diiringi dengan kelonggaran hal-hal administratif, pengawasan juga dinilai makin harus dikuatkan.

"Harus ada pertanggungjawabannya dan transparan dalam penggunaan anggarannya karena ini adalah uang rakyat untuk rakyat," kata dia.

DPR RI, kata Nukila, sebagai lembaga dengan fungsi oversee (mengawasi) dan fungsi budget, harus bisa optimal dalam mengawasi program bantuan untuk masyarakat ini.

"DPR lah lembaga yang paling tepat mengawasi penyaluran anggaran, bersama-sama dengan aparat penegak hukum," kata Nukila.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dalam video di akun twitternya, Minggu (3/5/2020) bicara soal relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa Pandemi Corona/Vovid-19.

Relaksasi yang dimaksud Mahfud, adalah apa yang menurutnya diinginkan Presiden Jokowi agar roda perekonomian tetap berputar di masa PSBB. Tentu, dengan tetap dalam koridor protokol kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga bicara soal bantuan untuk masyarakat di masa PSBB. Kata Mahfud, Presiden ingin agar bantuan tersalurkan dengan cepat dan tepat.

"Tapi kalau pilihannya hanya satu, maka presiden meminta agar Cepat. Semuanya segera diberi, soal administrasi nanti," kata Mahfud.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional

wwwwww