Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
Internasional
20 jam yang lalu
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
2
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
17 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
3
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
Umum
14 jam yang lalu
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
4
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
Kesehatan
19 jam yang lalu
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
5
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras 'e-Learning'
Pendidikan
11 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras e-Learning
6
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Kesehatan
21 jam yang lalu
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Cat Rumah Warga Miskin, DPD RI: Wako Pekanbaru Tak Menjunjung Adat dan Adab

Cat Rumah Warga Miskin, DPD RI: Wako Pekanbaru Tak Menjunjung Adat dan Adab
Jum'at, 08 Mei 2020 04:28 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Senator Riau, Instiawati Ayus mempertanyakan kebijakan Walikota Pekanbaru Firdaus, yang meberikan label cat merah bertuliskan "Keluarga Miskin Penerima Bantuan".

"Pertanyaan saya apa Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengharuskan Pemkot mengecat rumah warga miskin," ujar Instiawati Ayus saat dihubungi GoNews.co, Jumat (8/5/2020) dinihari.

Harusnya kata Dia, Walikota Pekanbaru, Firdaus, dapat menjunjung tinggi kearifan lokal. "Istilahnya berpatut-patut dan berpadan. Di era serba digital sekarang ini, tindakan pengecatan itu tak masuk akal. Saya jujur sangat miris melihat rumah warga miskin di cat begitu," sesalnya.

Ayus yang juga Ketua Fraksi MPR dari kelompok DPD itu menilai, pengecatan rumah warga miskin tersebut, bukti Firdaus tidak niat untuk menunjukkan pola kerja yang cerdas.

"Ini bukti, bahwa Walikota Pekanbaru tidak menjunjung tinggi nilai nilai adat dan adab," ujarnya.

Komentar senada juga diungkapkan legislator asal Riau, Abdul Wahid. Menurutnya, pengecatan rumah warga itu bertentangan dengan UU Nomor 13/2020 Pasal 10 Ayat 5 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam UU tersebut tertera jelas, bahwa warga miskin harus diberikan kartu identitas bukan rumahnya yang dilabeli cat.

Selain tidak mencerminkan budaya Melayu, pengecatan rumah warga miskin oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus, harusnya tidak dilakukan. Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dapil Riau, Abdul Wahid saat dihubungi GoNews.co, Kamis (07/5/2020) malam.

"Itu tidak layak dilakukan, jika data warga miskinsudah lengkap dan valid, maka langsung saja dikasihkan, Pemerintah kan sudah punya aparat untuk mengawasi, apakah bantuannya itu tepat sasaran atau tidak," ujarnya.

Politisi PKB ini kembali menegaskan, memberi lebel rumah orang yang menerima bantuan tidak perlu dilakukan. "Bantuan harus dibagi sesuai data yang ada, tak perlu pakai lebel- lebel segala," tandasnya.***


wwwwww