Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
Internasional
20 jam yang lalu
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
2
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
17 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
3
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
Umum
14 jam yang lalu
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
4
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
Kesehatan
19 jam yang lalu
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
5
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras 'e-Learning'
Pendidikan
11 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras e-Learning
6
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Kesehatan
21 jam yang lalu
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Home  /  Berita  /  Politik

Tandai Rumah Warga Miskin dengan Cat, Demokrat Anggap Firdaus Tak Punya Hati

Tandai Rumah Warga Miskin dengan Cat, Demokrat Anggap Firdaus Tak Punya Hati
Jum'at, 08 Mei 2020 02:06 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
PEKANBARU - Politisi Demokrat, Agung Nugroho, turut angkat bicara terkait polemik pengecatan rumah warga miskin oleh Walikota Firdaus sebagai tanda penerima Bansos.

Menurut Agung, yang dilakukan Firdaus dan jajaran Pemko Pekanbaru itu, dianggap menyakiti masyarakat.

"Tidak selayaknya warga diperlakukan demikian. Tak punya hati, ini kan menyakiti warga namanya," ujarnya, melalui pesan singkat yang diterima GoNews.co, Kamis (7/5/2020).

Menurut Agung, secara aturan tidak ada yang mengharuskan pemerintah daerah untuk membuat tanda warga miskin di rumah penerima bantuan tersebut.

Merujuk pada UU No.13/2011 tentang fakir miskin, pasal 10 ayat 5 yang berbunyi anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas, bukan pengecatan.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat 6 yang menyampaikan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas, diatur dengan Peraturan Menteri. "Jadi tidak ada keharusan pemerintah untuk membuat cat dan menulis bahwa rumah penerima bantuan merupakan warga miskin. Yang ada itu diberikan kartu identitas. Kan kasihan kita. Seperti di permalukan. Rasa-rasanya kalau liat itu, seperti tak tinggal di negeri Melayu kita. Miris," tandasnya.

Agung yang juga Anggota DPRD Provinsi Riau itu menyarankan, agar Pemko Pekanbaru meniru daerah lain seperti di Kabupaten Meranti. Dimana Pemkab Meranti hanya memberi tanda masyarakat penerima bantuan dengan bahasa yang lebih sopan.

Pemkab Meranti kata dia hanya menempel stiker dengan tulisan keluarga penerima bantuan sembako dampak Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibawah tulisan tersebut terdapat penegasan barang siapa yang mencopot stiker tersebut maka secara otomatis akan gugur dari daftar penerima bantuan.

"Lebih sopan bahasanya. Menurut saya tidak masalah di kasi tanda kalau memang di haruskan. Tapi gunakanlah tata bahasa yang tidak membuat orang merasa di kecilkan. Contoh Meranti. Bisa kan? halus dan tegas bahasanya," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tanda di rumah penerima bantuan sosial yang diberikan selama pandemi Covid-19. Hal itu bertujuan untuk menghindari penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Walikota Pekanbaru, Firdaus atau yang akrab disapa "Ocu Fidau" menilai pemberian tanda di rumah penerima bansos akan efektif untuk menjamin bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selama pembagian bansos dari Pemkot Pekanbaru sejak awal Ramadan ini, santer diberitakan mengenai masyarakat yang menolak bansos tersebut. Pasalnya, masyarakat Kota Pekanbaru yang saat ini menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecewa dengan realisasi pemberian bansos dari Pemkot Pekanbaru.

Beberapa masyarakat menolak bansos tersebut karena bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang diberikan kepada pemerintah.

"Camat bisa koordinasi dengan tim di lapangan, agar bisa dipastikan penerima bantuan tepat sasaran," kata Firdaus, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (5/5/2020).

Adapun, tanda yang akan dipasang akan disesuaikan dengan kelompok penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kelompok masyarakat rentan miskin yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

Firdaus menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan verifikasi data calon penerima bantuan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. "Nantinya petugas bakal mengidentifikasi calon penerima ini, pemerintah fokus pada calon penerima yang terdampak ekonomi akibat Covid-19," imbuh Firdaus.***


wwwwww