Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
Lingkungan
19 jam yang lalu
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
2
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
10 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
3
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
Ekonomi
16 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
Ekonomi
16 jam yang lalu
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
6
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Home  /  Berita  /  Politik

Demokrat Usul Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Demokrat Usul Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen
Ilustrasi. (Net)
Selasa, 09 Juni 2020 16:27 WIB
JAKARTA - Partai Demokrat mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tetap empat persen. Menurut Demokrat, angka empat persen lebih realistik dan bijak diterapkan dalam Pemilu.

"Menurut hemat kami, angka Parliamentary Threshold 4 persen adalah angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan," Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan kepada wartawan, Selasa (9/6).

Demokrat berpandangan, ambang batas parlemen perlu mempertimbangkan keterwakilan suara rakyat. Ossy mengatakan, semakin besar ambang batas akan semakin besar suara rakyat yang terbuang.

"Semakin besar PT yang diberlakukan, semakin besar pula suara rakyat yang terbuang/tidak terakomodir," ucapnya.

Menurut Demokrat, keberagaman dan kemajemukan Indonesia perlu menjadi pertimbangan menetapkan ambang batas parlemen. Ossy mengatakan, perlu mempertimbangkan keterwakilan tanpa kepentingan partai politik sepihak.

"Untuk itu, kita harus menghitung secara cermat angka yang tepat dengan pertimbangan demokrasi keterwakilan dan tanpa interest sepihak partai-partai besar," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengungkap, tiga alternatif ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Alternatif pertama adalah ambang batas parlemen minimal tujuh persen dan berlaku secara nasional. Saan mengatakan, jika pilihan ini diterapkan, maka partai yang masuk parlemen tingkat daerah mengikuti partai yang lolos ambang batas tujuh persen di nasional.

Alternatif kedua adalah ambang batas ditetapkan secara berjenjang. Untuk nasional DPR RI ditetapkan lima persen, DPRD Provinsi empat persen, dan DPRD Kabupaten/Kota tiga Persen.

Alternatif terakhir adalah ambang batas DPR RI tetap empat persen. Sementara, ambang batas DPRD provinsi dan kabupaten/kota menjadi nol persen.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Pemerintahan, Politik, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww