Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
Politik
6 jam yang lalu
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
2
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
18 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
3
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
Politik
5 jam yang lalu
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
4
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
16 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
5
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
16 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
6
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Umum
7 jam yang lalu
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Home  /  Berita  /  Politik

Komisi I DPR Mengutuk Keras Rencana Pencapolkan Israel terhadap Wilayah Tepi Barat Palestina

Komisi I DPR Mengutuk Keras Rencana Pencapolkan Israel terhadap Wilayah Tepi Barat Palestina
Kamis, 11 Juni 2020 15:53 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, H. Syaifullah Tamliha mengutuk keras rencana pencaplokan Tepi Barat Palestina oleh Israel.

"Kita mengutuk keras rencana Israel yang akan mencaplok Tepi Barat Palestina. Israel merupakan negara munafik yang tidak pernah ‘Istiqomah’ terhadap perjanjian dengan Palestina, terutama garis batas tahun 1967," tegas Tamliha, Kamis (11/6/2020).

Menurut Politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu, rencna Israel tersebut justeru akan menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, memanaskan situasi politik internasional.

"Penyelesaian konflik antara kedua negara (Palestina dan Israel) semakin sulit untuk diselesaikan. Rencana Isrel itu bertentangan dengan resolusi dan hukum internasional PBB. Ini juga merusak mimpi warga Palestina yang ingin hidup secara damai dan mendapatkan haknya," tandasnya.

Untuk itu, Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera megeluarkan pernyataan resmi, untuk menolak rencana Israel mencaplok Tepi Barat dan pemenuhan hak Palestina.

"Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menlu harus mengajak 30 negara sahabat untuk bersama-sama membendung rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina tersebut," imbaunya.

Masih kata Tamliha, Politik luar negeri Indonesia terkait Palestina sangat jelas dan konsisten dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia hanya mengakui negara Palestina dan menolak keras ‘pendudukan’ Israel atas Palestina.

Prinsip tersebut tidak akan pernah berubah sepanjang Pembukaan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) 1945 tetap berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Indonesia juga saat ini bahkan telah membuka Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Ramalah.

"Terakhir, saya mengajak seluruh warga Indonesia berdoa agar warga Palestina memperoleh kemerdekaan negaranya dan bisa hidup secara damai. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia selain Mesir," pungkasnya.***


wwwwww