ABK Kembali jadi Budak, PKS: Pemerintah Tak Punya Taji Hadapi Tiongkok

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah bertindak tegas terkait perbudakan yang dialami ABK asal Indonesia.

Demikian diungkapkan Sukamta menanggapi kasus dua ABK Indonesia yang terjun ke laut akibat menjadi korban perbudakan kapal Tiongkok.

"Pemerintah Indonesia harus beri peringatan keras ke pemerintah Tiongkok," ujar Sukamta kepada GoNews.co, Kamis (10/6/2020).

Dua warga negara Indonesia, inisial AJ (30) dan R (22), nekat melompat dari kapal berbendera China, Fu Lu Qing Yuan Yu. Mereka kata Sukamta, tidak tahan dengan perlakuan tak manusiawi sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal berbendera Tiongkok tersebut.

"Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan tidak ada tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia juga diperlakukan seperti budak, lalu mati dan dibuang ke laut," tegas legislator asal Jogja ini.

"Selama ini pemerintah Indonesia terkesan kehilangan taji ketika berhadapan dengan negara Tiongkok. Indonesia negara berdaulat harus mampu melindungi rakyatnya dimanapun berada," timpalnya.

Pemerintah khususnya Kemenlu kata Dia, harus mengambil langkah-langkah taktis strategis dengan kebijakan-kebijakan diplomasi bermartabat dalam menangani masalah TKI yang bekerja di kapal-kapal asing.

Sedangkan urusan dalam negeri lanjutnya, harus jelas siapa yang bertanggung jawab apakah Kementerian Ketenagakerjaan atau BP2MI. "Semakin banyak yang mengelola, namun nasib TKI kita tidak berubah masih sengsara dan jadi budak di negeri orang," tandas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

"Masalah ABK tidak melalui mekanisme perizinan kerja secara resmi sering kali menjadi alasan pemerintah. Pemerintah seperti terkesan memindahkan kesalahan kepada ABK. Padahal jika kasus yang berulang kali terjadi maka ini menandakan ada yang salah salam sistem kebijakan, kerja dan pengawasan dari pemerintah," pungkasnya.***