Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Pemerintahan
15 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
16 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
3
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
4
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
Pendidikan
16 jam yang lalu
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
5
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
6
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Politik
18 jam yang lalu
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Home  /  Berita  /  Politik

Wakil Ketua MPR Minta Pelaksanaan Transisi Dievaluasi

Wakil Ketua MPR Minta Pelaksanaan Transisi Dievaluasi
Jum'at, 12 Juni 2020 12:53 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta.

Hal itu melihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah positif Covid-19 pada masa transisi apabila dibandingkan dengan periode sebelum masa transisi.

"Tren peningkatan jumlah positif Covid-19 di Ibu Kota sejak dinyatakan memasuki PSBB transisi lima hari lalu cukup menggelisahkan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Kamis (11/6/2020).

Mengutip laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta corona.jakarta.go.id, sejak PSBB transisi resmi diberlakukan 5 Juni 2020 hingga 10 Juni 2020, penambahan kasus Covid-19 berturut-turut menjadi 84, 102, 160, 91, lalu melompat ke 239, dan terakhir 147 kasus.

Dalam masa transisi tidak ada tanda-tanda kasus Covid-19 menurun. Padahal dalam masa transisi seharusnya kasus Covid-19 konsisten menurun sedemikian rupa sehingga pemerintah memiliki fakta kuat dan alasan kuat untuk mengakhiri PSBB.

Karena itu Rerie sapaan akrab Lestari berpandangan masa transisi perlu dievaluasi. "Apakah data yang dipakai ketika mengambil keputusan saat memasuki masa transisi belum cukup stabil sehingga terjadi pengambilan keputusan yang salah? Atau, tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat yang rendah terkait protokol kesehatan pada masa transisi," tanya Rerie.

Legislator Partai NasDem itu, menambahkan, kesiapan pemerintah dan pemerintah daerahlah yang kurang dalam masa transisi, misalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan masyarakat.

Menurut Rerie, semua kemungkinan penyebab itu harus dicari lewat proses evaluasi yang mendalam dan menyeluruh. Dengan begitu, fakta yang setiap hari diumumkan ke publik memiliki dasar ilmiah yang bisa dipahami dan bisa direspons dengan benar oleh masyarakat.

Rerie memahami bila pemerintah ingin menggerakkan sektor ekonomi di tengah pandemi Covid-19 di tanah air untuk menghindari keterpurukan. "Tetapi yang diinginkan tentunya masyarakat tidak terpapar korona dan tidak terkapar karena PHK."

Untuk itu, Rerie mengingatkan, dalam mengatasi kendala di sektor ekonomi, pemerintah jangan mencoba untuk melakukan 'sprint' seperti pelari jarak pendek dalam menyelesaikan masalah.

"Karena terlalu bersemangat mengejar penyelesaian di sektor ekonomi, masalah kesehatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 bisa terabaikan," ujar Rerie.

Rerie menganjurkan, pemerintah justeru seharusnya mempersiapkan diri untuk melakukan 'marathon' dalam pemulihan ekonomi. Hal itu mengingat belum diketahui kapan wabah Covid-19 ini berakhir.

"Lebih baik mengambil langkah yang terukur namun berkelanjutan, daripada tergesa namun tidak terkontrol," tutup Rerie.***


wwwwww