Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Demo terkait Covid-19 di Jerman Memakan Korban
Peristiwa
16 jam yang lalu
Demo terkait Covid-19 di Jerman Memakan Korban
2
AS Borong 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19
Internasional
16 jam yang lalu
AS Borong 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19
3
Buntut dari Bertambahnya Jumlah Tenaga Medis RSUD AWS Positif Covid-19
Kesehatan
14 jam yang lalu
Buntut dari Bertambahnya Jumlah Tenaga Medis RSUD AWS Positif Covid-19
4
Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup
Hukum
16 jam yang lalu
Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup
5
Heboh Daging Kurban Bergerak Sendiri, Begini Penjelasan Direktur Halal Research Center UGM
GoNews Group
13 jam yang lalu
Heboh Daging Kurban Bergerak Sendiri, Begini Penjelasan Direktur Halal Research Center UGM
6
Laut Cina Selatan Memanas, Wakil Ketua MPR : Perkuat Pertahanan Negara
MPR RI
4 jam yang lalu
Laut Cina Selatan Memanas, Wakil Ketua MPR : Perkuat Pertahanan Negara
Home  /  Berita  /  DPR RI

Kata Hetifah tentang PJJ 'Hybrid'

Kata Hetifah tentang PJJ Hybrid
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Gambar: Ist.)
Selasa, 07 Juli 2020 00:08 WIB
JAKARTA - "Pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim dalam sebuah rapat dengan Komisi X DPR RI baru-baru ini.

Berbagai pihak menilai, PJJ permanen belum tepat diterapkan saat-saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan, hal tersebut bukan berarti setelah Covid-19 PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya.

"Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut maksudnya adalah setelah semua adaptasi yang telah kita lakukan selama pandemi, tidak mungkin kita kembali lagi sepenuhnya melakukan KBM dengan cara-cara lama. Justru kita harus maksimalkan teknologi yang sudah kita pelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, dengan mengkombinasikan PJJ dan tatap muka," ujarnya.

Hetifah mengatakan, ke depannya Kemendikbud akan menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses terhadap teknologi.

"Antara lain, memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur TIK yang memadai, bekerjasama dengan provider dan membuat paket subsidi internet, juga bekerjasama dengan Kominfo dan PLN untuk menyediakan akses internet dan listrik yang merata. Itu semua tercantum dalam draf peta jalan pendidikan nasional 2020-2035," paparnya.

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra ini menyatakan, pemanfaatan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan.

"Kesenjangan kualitas dan geografis bisa sedikit banyak teratasi dengan bantuan teknologi. Misalnya, anak-anak di pelosok sekarang bisa mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik skala nasional melalui bantuan aplikasi. Ini bisa kita manfaatkan untuk pemerataan. Namun demikian, kita terus ingatkan Kemendikbud bahwa kesediaan akses untuk semua merupakan prasyarat, jika tidak justru ini bisa menambah kesenjangan," ungkapnya.

Meski begitu, Hetifah mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa tergantikan dengan PJJ.

"Misalnya pembangunan karakter, itu memerlukan keteladanan yang anak lihat sehari-hari, jadi tidak mungkin diajarkan hanya secara jarak jauh. Juga kemampuan bersosialisasi, harus tatap muka. Saya rasa Kemendikbud juga mengerti ini dan tidak mungkin semerta-merta dihilangkan," pungkasnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Pendidikan

wwwwww