Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
24 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
2
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
22 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
3
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
21 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
4
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
22 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
5
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
Ekonomi
17 jam yang lalu
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
6
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Olahraga
14 jam yang lalu
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Home  /  Berita  /  DPR RI

RUU PDP Dinilai Buka Peluang Data Pribadi Rakyat Indonesia Berada di Luar Negeri

RUU PDP Dinilai Buka Peluang Data Pribadi Rakyat Indonesia Berada di Luar Negeri
Suasana Rapat Komisi I DPR RI dengan APJI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020). (Foto: Zul/GoNews.co)
Kamis, 09 Juli 2020 13:06 WIB
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan data Pribadi yang ada saat ini, membuka peluang data pribadi rakyat Indonesia berada di luar negeri.

Hal itu, lantaran adanya ketentuan dalam pasal 49 RUU tersebut yang diartikan APJI bahwa data pribadi dapat ditransfer ke luar negeri berdasarkan kontrak atas persetujuan pengendali data pribadi.

"RUU ini sebaiknya memberikan perlindungan terhadap warga negara yang data pribadinya berpotensi digunakan oleh pihak asing tanpa adanya benefit bagi negara atau pemilik data pribadi itu sendiri," kata Ketua APJI, Jamal, saat membacakan tanggapannya atas RUU PDP dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Lebih lanjut, kata Jamal, disebutkan dalam RUU PDP bahwa ketentuan transfer data pribadi ke luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dan, "sehubungan dengan adanya perubahan PP 82 yang telah mengatur bahwa boleh adanya server atau badan yang menyimpan data warga negara Indonesia ditempatkan di LN maka RUU PDP ini dapat diterjemahkan seakan melegitimasi ketentuan perubahan PP tersebut,".

"Karena ketika terjadi sesuatu, bayangkan, penegak hukum agak sulit meminta data di luar. Kalau seperti ini, jangan heran juga jika suatu saat data rakyat Indonesia ada di luar," kata Jamal.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww