Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
9 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
2
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
9 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
3
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
DPR RI
8 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
4
Perkuat Perekonomian Pedesaan Atasi Resesi Ekonomi
MPR RI
8 jam yang lalu
Perkuat Perekonomian Pedesaan Atasi Resesi Ekonomi
5
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
Nasional
6 jam yang lalu
Belasan Tahun Raih WTP, DPD Targetkan Zero Temuan Tahun Depan
6
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
DPR RI
8 jam yang lalu
Calon Tunggal Berpontensi Hadapi 31 Kotak Kosong Jadi Preseden Buruk Pilkada
Home  /  Berita  /  DPR RI

Mardani Usulkan Pembentukan Panja terkait Pengadaan Lahan Proyek PEN

Mardani Usulkan Pembentukan Panja terkait Pengadaan Lahan Proyek PEN
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (kemeja merah). (Gambar: Ist.)
Rabu, 15 Juli 2020 16:25 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan agar DPR menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan tanah proyek dalam program PEN.

"Karena ini sudah jadi laporan BPK, maka sebagai bagian dari tanggungjawab kita, saya usul agar ini ditindaklanjuti. Kalau diperlukan dibuat Panja (Panitia Kerja), menarik," kata Mardani dalam rapat internal Komisi II DPR RI, Rabu (15/7/2020).

Dalam praktiknya nanti, menurut Mardani, Panja bisa bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mardani menuturkan, dalam laporan BPK, ada ketidakseuaian antara proses pengadaan lahan tersebut dengan prosesur semestinya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 63/2019.

Sebagai pengingat, BPK telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 kepada parlemen dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (14/7/2020) kemarin. Pemerintah, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2019 itu.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww