Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
Kesehatan
24 jam yang lalu
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
2
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
3
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
23 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
4
Gerakan Bagi-bagi Jutaan Masker bisa Berlangsung Lebih Lama
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Gerakan Bagi-bagi Jutaan Masker bisa Berlangsung Lebih Lama
5
Buka Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI
MPR RI
18 jam yang lalu
Buka Sidang Tahunan, Ketua MPR Apresiasi Kehadiran Presiden RI
6
TNI juga Dilibatkan dalam Agenda Vaksinasi
Kesehatan
17 jam yang lalu
TNI juga Dilibatkan dalam Agenda Vaksinasi
Home  /  Berita  /  Politik

Ketua DPR Puan Maharani: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP

Ketua DPR Puan Maharani: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP
Kamis, 16 Juli 2020 15:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Panacasila (HIP) yang menuai polemik.

"Konsep RUU BPIP itu yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/7/2020).

Lebih lanjut, konsep yang disampaikan Pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari tujuh bab dan 17 pasal atau berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal.

Substansi pasal-pasal RUU BPIP, sambungnya, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dipastikannya sudah tidak ada lagi.

"Dalam konsideran mengingat, juga sudah terdapat dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme," ujar Puan.

DPR dan pemerintah pun bersepakat soal konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tetapi akan disosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik.

DPR dan pemerintah berharap agar segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir akibat polemik RUU HIP tidak terjadi lagi dan semua elemen bisa kembali rukun serta fokus dalam penanggulangan pandemi Covid-19.***


wwwwww