Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
Politik
19 jam yang lalu
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
2
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
Peristiwa
18 jam yang lalu
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
3
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
Peristiwa
15 jam yang lalu
OPM Mengaku Sering Beli Senjata dari Oknum Aparat Indonesia
4
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
Sepakbola
22 jam yang lalu
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
5
Tanpa TKA, Bangsa Indonesia Mampu Bekerja di Bidang Apapun
Politik
20 jam yang lalu
Tanpa TKA, Bangsa Indonesia Mampu Bekerja di Bidang Apapun
6
Pandemi, Polisi di Tangerang Panen Raya Jagung Hibrida bersama Masyarakat
Ekonomi
15 jam yang lalu
Pandemi, Polisi di Tangerang Panen Raya Jagung Hibrida bersama Masyarakat
Home  /  Berita  /  Nasional

Abaikan 'Physical Distancing' Covid-19, Kemendagri Tegur Laode Rajiun dan Rusman Emba

Abaikan Physical Distancing Covid-19, Kemendagri Tegur Laode Rajiun dan Rusman Emba
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan. (Foto: Dok. Puspen)
Selasa, 01 September 2020 11:22 WIB

JAKARTA – Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, melalui melalui Surat No. 337/4137/OTDA tanggal 14 Agustus 2020 menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM. Rusman Emba, lantaran melanggar protokol kesehatan.

"Bupati Muna Barat dalam kedatangan ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon Kepala Daerah disambut oleh ribuan masyarakat. Bupati Muna pada tanggal 13 Agustus 2020 telah melakukan perjalanan kaki dengan masyarakat dari pelabuhan Kora Raha sampai dengan Tupu Jati dan diiringi oleh konvoi kendaraan dengan bendera partai politik," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Cegah Pilkada Timbulkan Klaster Covid19, Mendagri Harapkan Peran Paslon Kada

Benni menjelaskan, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa "Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain itu, lanjut Benni, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditegaskan bahwa "Pembatasan Sosial Bersekala Besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum".

Baca Juga: Bimtek Pilkada Golkar Kemendagri Tegaskan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Baca Juga: Mendagri Larang Pengumpulan Massa Selama Tahapan Pilkada 2020

Sebagai tindaklanjut dari surat teguran tersebut, kata Benni, diharapkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dan LM. Rusman Emba selaku Bupati Muna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Baca Juga: DPR Tak Kalah Jika Pilkada Ditunda, atau Dilanjut lalu Negara Meng-covid-kan Jutaan Rakyat

Terkait hal ini, Kabag Humas Puspen Kemendagri, Aang Witarsa menegaskan, bahwa kedua orang tersebut ditegur oleh Kemendagri dalam posisi mereka sebagai Kepala Daerah, bukan sebagai petahana Calon Kepala Daerah.

"Persolannya bukan petahana atau bukan, tapi abaikan Phisical Distancing Covid-19. Pendaftaran Paslon baru dimulai di 4 September 2020," kata Aang menjelaskan. Aang juga mengonfirmasi bahwa sejauh ini, baik Laode Rajiun maupun Rusman Emba diketahui sebagai bakal calon kepala daerah (Balon Kada) di Pilkada 2020.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan
wwwwww