Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
19 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
19 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
23 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
4
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
23 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
5
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
Sepakbola
22 jam yang lalu
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
6
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan 'Saya Kafir' dan Anti Islam
Peristiwa
9 jam yang lalu
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan Saya Kafir dan Anti Islam
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemendagri Beri ADM untuk Kada Patuh Protokol Covid-19

Kemendagri Beri ADM untuk Kada Patuh Protokol Covid-19
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Ist./Puspen)
Kamis, 10 September 2020 19:37 WIB

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang maju sebagai petahana dalam Pilkada 2020, yang mereka patuh protokol kesehatan Covid-19.

"Kita memberikan apresiasi bahkan ke daerah tersebut akan kita berikan reward berupa Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Dukcapil. Bupati ada 2, Wakil Walikota ada 2 , Gubernur 1, yaitu: Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Walikota Ternate, Wakil Walikota Denpasar, Gubernur Gorontalo. Ini yang daerahnya tertib tidak terjadi pengumpulan massa," kata Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Kamis (10/9/2020). 

Di lain pihak, dengan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri telah mengeluarkan 72 teguran tertulis kepada bakal paslon yang masih berstatus kepala daerah atau Aparat Sipil Negara (ASN), di antaranya: 1 Gubernur, 36 Bupati, 25 Wakil Bupati, 5 Wali Kota dan 5 Wakil Wali Kota.

"Kepada Paslon yang petahana karena statusnya adalah Kepala Daerah atau ASN maka kami sudah melaksanakan melakukan peneguran," kata Mendagri.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww