Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
3 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
23 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
3
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
23 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
4
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos
Peristiwa
24 jam yang lalu
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos
5
Hari Ini, Puan Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi Sekaligus
Politik
21 jam yang lalu
Hari Ini, Puan Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi Sekaligus
6
Gandeng Kidzania Jakarta, Mitsubishi Konsisten Edukasi Otomotif untuk Anak-anak
Ekonomi
22 jam yang lalu
Gandeng Kidzania Jakarta, Mitsubishi Konsisten Edukasi Otomotif untuk Anak-anak
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemendagri Beri ADM untuk Kada Patuh Protokol Covid-19

Kemendagri Beri ADM untuk Kada Patuh Protokol Covid-19
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: Ist./Puspen)
Kamis, 10 September 2020 19:37 WIB

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang maju sebagai petahana dalam Pilkada 2020, yang mereka patuh protokol kesehatan Covid-19.

"Kita memberikan apresiasi bahkan ke daerah tersebut akan kita berikan reward berupa Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Dukcapil. Bupati ada 2, Wakil Walikota ada 2 , Gubernur 1, yaitu: Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Walikota Ternate, Wakil Walikota Denpasar, Gubernur Gorontalo. Ini yang daerahnya tertib tidak terjadi pengumpulan massa," kata Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Kamis (10/9/2020). 

Di lain pihak, dengan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri telah mengeluarkan 72 teguran tertulis kepada bakal paslon yang masih berstatus kepala daerah atau Aparat Sipil Negara (ASN), di antaranya: 1 Gubernur, 36 Bupati, 25 Wakil Bupati, 5 Wali Kota dan 5 Wakil Wali Kota.

"Kepada Paslon yang petahana karena statusnya adalah Kepala Daerah atau ASN maka kami sudah melaksanakan melakukan peneguran," kata Mendagri.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww